TEMPO.CO, Jakarta: Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengaku ragu pembahasan rancangan UU Perbankan yang baru bisa selesai pada 2012 ini. "Rancangan UU Perbankan itu masih mentah, sangat mentah. Masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan. Bisa selesai tahun depan sudah bagus," kata Nusron saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Rabu, 25 Juli 2012.
Nusron menjelaskan, ada beberapa hal yang menurut dia menghalangi rancangan UU Perbankan. Pertama, masih banyak wacana dan pemikiran yang berkembang di Komisi XI terkait isi dari rancangan UU tersebut. "Terutama tentang kepemilikan suatu bank oleh investor asing," ujar Nusron singkat. Ia mengatakan, di DPR, usulan kepemilikan asing terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan harus di bawah 50 persen, yang lain minta atas 50 persen.
Hal kedua, kata Nusron adalah acuan dari rancangan UU Perbankan tersebut. Ia mengaku belum ada kepastian apakah rancangan UU tersebut akan mengacu pada Arsitektur Pebankan Indonesia atau tidak.
Hal ketiga, menurut Nusron, pembahasan rancangan UU Perbankan ini kurang melibatkan pihak-pihak terkait di bidang perbankan ataupun keuangan. Alhasil, rancangan UU tersebut memiliki potensi berakhir menjadi UU yang normatif.
Nusron juga mengatakan, ada tiga catatan atau hal yang masih dibahas terkait UU Perbankan yang baru. Adapun tiga catatan tersebut adalah terkait pembatasan jabatan direksi atau komisaris, trustee fund bank versus universal bank, serta wacana kepemilikan bank oleh asing.
"Untuk kepemilikan bank oleh asing, ada anggota dari DPR yang minta konsep resiprokal dimasukkan. Sebagai gambaran, jika bank dari Indonesia diperbolehkan membuka bank di Thailand tanpa berbadan hukum, maka bank dari Thailand boleh melakukan hal serupa di Indonesia," ujar Nusron.
ISTMAN MP
Berita Terpopuler:
Maia Estianty: Ariel I Love You
Jokowi Mulai Dikawal Polisi
SBY: Allah Selamatkan Indonesia
Kisruh Anang-KD, Ashanty Merasa Tersudut
CEO Liga Inggris Minta Maaf pada PSSI
Maia Estianty Bakal Nikah dengan Polisi?
Mulai Hari Ini, Tak ada Tahu dan Tempe
Dhani Minta Maia Sering Temui Anak-anak
Banyak Akademisi Indonesia Dimanfaatkan Malaysia
Pemain Muda Arsenal Dituduh Hina Yahudi
Berita terkait
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri
27 November 2023
Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaLPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai
28 Februari 2023
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.
Baca SelengkapnyaOJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi
11 Januari 2023
OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.
Baca SelengkapnyaOJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?
9 Desember 2022
OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah
Baca SelengkapnyaPuluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan
13 September 2022
Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?
Baca SelengkapnyaDowngrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan
6 September 2022
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.
Baca SelengkapnyaSebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi
14 Februari 2022
Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital
Baca SelengkapnyaPemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan
18 Juli 2017
Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.
Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway
7 Juli 2017
Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.
Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha
7 Juni 2017
Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.
Baca Selengkapnya