TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perminyakan, Kurtubi, mengatakan rencana pemerintah mengimpor Premium guna memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran dinilai mendadak akibat dari perencanaan yang buruk.
"Impor yang sifatnya mendadak ini adalah akibat dari perencanaan yang buruk terhadap prediksi kuota Premium," ujarnya kepada Tempo, Minggu, 22 Juli 2012.
Menurut dia, pemerintah tidak konsisten dalam mengantisipasi tingginya permintaan bahan bakar. Selama ini pemerintah hanya mengandalkan data kebutuhan yang nilainya mencapai 50 juta kiloliter.
"Kalau hanya mengandalkan data jumlah kuota, pemerintah malah menjebak diri sendiri," ujar dia.
Agar setiap tahun prediksi pemerintah tidak meleset, kata dia, PT Pertamina (Persero) seharusnya berani menerapkan penggunaan energi alternatif, salah satunya adalah gas.
"Saya sudah bilang berulang-ulang mengenai pentingnya penggunaan energi alternatif," ujarnya.
Apabila penggunaan energi alternatif terlaksana, nantinya masyarakat tidak hanya mengandalkan bahan bakar Premium. Cara lain untuk mengatasi kurangnya pasokan, kata dia, adalah dengan menekan 2 persen pertumbuhan ekonomi.
"Jangan hanya terus-menerus berproduksi, tapi kehabisan pasokan bahan bakar," katanya.
Namun solusi itu dinilai berisiko karena dapat mematikan sektor industri yang berakibat kepada pengangguran dan kriminal.
Sedangkan mengenai kemungkinan naiknya permintaan solar, Kurtubi memprediksi hal tersebut tidak terjadi. Sebab solar lebih banyak digunakan untuk sektor industri ketimbang oleh individu. Kegiatan industri umumnya menurun di bulan Ramadan hingga Idul Fitri.
Menurut Kurtubi kebiasaan mengimpor bahan bakar secara dadakan adalah hal yang merugikan.
"Pihak-pihak seperti trader cenderung memberikan harga sesuka hati apabila dilakukan dadakan, ini kan menyangkut anggaran negara," ujarnya.
PT Pertamina berencana mengimpor 1,5 juta kiloliter Premium untuk mengantisipasi lonjakan permintaan bahan bakar. Impor dibagi dalam dua tahap, masing-masing sebanyak 900 ribu barel dan 600 ribu barel.
SATWIKA MOVEMENTI
Berita terkait
Terkini: BBM Premium Resmi Dihapus, Shopee Take Down 800 Produk Obat
25 Oktober 2022
Pemerintah akan menghapus BBM RON 88 dan 89 mulai 1 Januari 2023.
Baca SelengkapnyaBBM Premium Resmi Dihapus Tahun Depan, Pertamina: Terendah RON 90
25 Oktober 2022
Pemerintah mengumumkan resmi menghapus BBM beroktan rendah jenis RON 88 dan RON 89 dari peredaran.
Baca SelengkapnyaBBM RON 88 dan 89 Resmi Dihapus Mulai 1 Januari 2023
25 Oktober 2022
Penghapusan BBM beroktan rendah itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
Baca SelengkapnyaBensin Premium, Bahan Bakar Fosil dan Efek Rumah Kaca
4 Januari 2022
Pemanasan global buntut dari bahan bakal fosil, dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya akibat daripada efek rumah kaca.
Baca SelengkapnyaDampak Penggunaan Bensin Premium untuk Kendaraan Baru, Kepala Piston Bisa Jebol
3 Januari 2022
Bensin Premium juga dinilai menyumbang emisi cukup besar bagi lingkungan dan memiliki dampak buruk bagi kendaraan keluaran terbaru.
Baca SelengkapnyaIni Dampak Buruk Penggunaan Bensin Premium pada Kendaraan Baru
3 Januari 2022
Apabila kendaraan baru menggunakan BBM RON rendah seperti bensin Premium, maka akan berdampak kinerja mesin.
Baca SelengkapnyaBBM Premium Batal Dihapus, Akan Dipasarkan di Seluruh Indonesia
2 Januari 2022
Pada perpres yang baru dikeluarkan Presiden Jokowi tak ada lagi pengecualian wilayah distribusi bensin premium.
Baca SelengkapnyaRencana Penghapusan Premium Diragukan, Pengamat: Wacana Sejak 2017
29 Desember 2021
Fahmy Radhi, meragukan rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau BBM Premium pada 2022.
Baca SelengkapnyaBensin Premium akan Dihapus Mulai Tahun Depan, Diganti Pertalite
22 Desember 2021
Saat ini Pemerintah Indonesia tengah mendorong penggunaan bensin Pertalite RON 90 sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaPertamina: 2019, Distribusi Premium di Jamali Naik Hampir 2 Kali
3 Februari 2020
Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium yang dilakukan Pertamina bagi wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) naik
Baca Selengkapnya