TEMPO.CO, Jakarta - BP Migas mengusulkan dana corporate social responsibility (CSR) masuk ke dalam pergantian biaya operasi (cost recovery) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi. Realisasi CSR yang minim karena biaya CSR tak dibebankan kepada cost recovery sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat dan mengganggu produksi. "Di Sumenep, misalnya, tidak bisa ngebor, akses diblokade," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana, di sela Perayaan Ulang Tahun BP Migas ke-10 di Jakarta, Senin, 16 Juli 2012.
Gde mengatakan ada 72 KKKS Migas yang eksplorasinya terganggu dan tidak bisa memenuhi komitmen produksi mereka. Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen tidak bisa memenuhi komitmen karena gangguan dari masyarakat.
Permen ESDM No 22 Tahun 2008 melarang pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat pada masa eksplorasi migas. Gde mengatakan dengan aturan ini, dana CSR yang masuk dari KKKS di seluruh Indonesia hanya sekitar Rp 450 miliar. "Sebelumnya bisa dua sampai tiga kali lipatnya," katanya.
Gde mengatakan dana CSR yang diberikan oleh KKKS bersifat sukarela sehingga tidak bisa dipaksa untuk menaikkan jumlah CSR. Padahal, realisasi kontribusi kepada masyarakat lewat CSR ini mempengaruhi penerimaan dan kelancaran kegiatan usaha mereka di masyarakat.
Kepala BP Migas R. Priyono menyatakan usulan ini telah disetujui oleh Menteri ESDM Jero Wacik. Hanya saja, menurut Priyono, syarat-syarat penyaluran CSR yang bisa dikembalikan akan diperketat. "Misalnya CSR tidak boleh terlalu luas, hanya radius 10 kilometer, 20 kilometer. Menyentuh kebutuhan pokok, ada datanya, jelas, dan akuntabel," kata Priyono ketika ditemui pada kesempatan yang sama.
Gde mengatakan dengan peningkatan CSR diharapkan gangguan produksi yang disebabkan gangguan dari masyarakat setempat bisa berkurang dan produksi meningkat. Kalau produksi meningkat, maka bagi hasil yang diterima negara dan pendapatan negara juga meningkat. "Seharusnya dialokasikan lah dana yang cukup dari keuntungan tersebut untuk dinikmati langsung oleh masyarakat," katanya.
