TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum menilai banyak kota dan kabupaten di Indonesia kekurangan ruang terbuka hijau untuk publik. Dari 491 kabupaten/kota, sebagian besar hanya bisa memenuhi 9 sampai 10 persen ruang terbuka hijau.
"Padahal menurut peraturan pemerintah tentang rancangan tata ruang wilayah (RTRW), setiap kabupaten/kota harus menyediakan 30 persen ruang terbuka hijau untuk publik," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di sela pembukaan Hari Tata Ruang, Senin, 9 Juli 2012.
Untungnya, kata Djoko, dari jumlah tersebut 450 kabupaten/kota tadi sudah merevisi peraturan daerah tentang RTRW, sedangkan sisanya masih dalam proses. Djoko mengatakan bagi kota yang telah melakukan revisi tinggal menyusun rencana rinci dan detail tentang tata ruang kotanya.
"Di dalam susunan rencana tersebut setiap daerah harus menjelaskan detail konsep ruang terbuka hijaunya dan menyertakan syarat bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan," ujar dia.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi mengatakan dari 450 kabupaten/kota yang sudah merevisi Perda RTRW, hanya 60 kabupaten/kota yang ikut dalam Program Pengembangan Kota Hijau.
Padahal, kata Imam, di dalam program tersebut setiap kabupaten/kota yang ikut serta akan dibina untuk memenuhi angka 30 persen ruang terbuka hijau. Salah satunya adalah bagaimana membangun komunitas yang berasal dari masyarakat sehingga bisa ikut serta mendukung program tersebut.
Menurut Imam, dari 30 persen ruang terbuka hijau yang harus dimiliki setiap wilayah, 10 persennya disediakan oleh sektor privat. Di lain pihak, pemda berkewajiban menyediakan sisanya.
"Saat ini sekitar 70 persen total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan sehingga dibutuhkan kontrol dari semua kalangan agar mereka dapat tinggal dengan nyaman," ujar Imam.
