TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan belum memutuskan operator kapal yang akan dilibatkan dalam sistem Nusantara Pendulum. "Masih dalam pembahasan," ujar juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan, Kamis, 28 Juni 2012. Dia menyatakan kualifikasi kapal yang akan digunakan dalam sistem itu pun masih dalam pembicaraan.
Kementerian Perhubungan menggagas sistem Nusantara Pendulum untuk sistem angkutan laut domestik. Tujuannya untuk menekan biaya-biaya yang selama ini dikeluhkan. Wakil Menteri Pehubungan Bambang Susantono mengatakan, selama ini, pengiriman barang melalui jalur laut domestik lebih mahal ketimbang pengapalan barang dari atau ke luar negeri, misalnya melalui Singapura.
Dalam sistem tersebut, kata dia, operator pelabuhan dan para pemangku kepentingan menyediakan rute pelayaran sepanjang jalur barat-timur Indonesia yang beroperasi seperti pendulum. Dikatakan seperti pendulum karena akan terus bergerak.
Rute yang dimaksud akan melewati enam pelabuhan utama, yakni Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong. "Para stakeholder angkutan laut akan merancang satu rute yang terjadwal," kata Bambang.
Dengan sistem tersebut, diharapkan ongkos pengiriman logistik di Indonesia bisa diturunkan. Bambang menyatakan selama ini masih terjadi perbedaan harga antara Pelindo I hingga Pelindo IV. Jika sistem Nusantara sudah berjalan, Pelindo I hingga Pelindo IV akan bekerja sama menentukan satu tarif.
Bambang mengatakan pembangunan Nusantara Pendulum tidak sekadar fisik, tetapi juga menyangkut infrastruktur perangkat lunak. Misalnya, sistem untuk masuk dan keluarnya barang di pelabuhan.
Kelak, kata dia, akan ada sistem inaportnet untuk pengurusan barang di pelabuhan. Dengan sistem tersebut, pihak-pihak yang terkait tidak perlu bertemu muka untuk mengurus masuk atau keluarnya barang di pelabuhan. Jadi biaya-biaya yang selama ini dikeluhkan bisa ditekan. Pembuatan tersebut juga akan melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Terutama Kementerian Keuangan karena ini jadi national single window."
Sistem Nusantara Pendulum diharapkan dapat menurunkan ongkos pengiriman barang melalui angkutan laut sebesar sepertiga. Malah Kementerian Perhubungan punya target lebih tinggi lagi, menekan ongkos hingga separuhnya saja.
MARIA YUNIAR
Berita terkait
Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta
16 Agustus 2023
Saksi Teknisi ATM mengaku tidak tahu terkait transferan dana dari Lukas Enembe yang masuk ke rekeningnya
Baca SelengkapnyaTutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan
22 Juni 2023
PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk coba menutupi utang-utang proyek infrastruktur dengan merekayasa laporan keuangan.
Baca SelengkapnyaHadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring
12 Juni 2023
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Senin, 12 Juni 2023.
Baca SelengkapnyaRijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara
6 Juni 2023
Rijatono Lakka, Direktur PT Tabi Bangun Papua yang juga terdakwa penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, dituntut pidana 5 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaPengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK
9 Mei 2023
Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening memakai baju toga saat mendatangi KPK
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit
5 Mei 2023
Kuasa hukum Stepanus Roy Rening, Emmanuel Herdiyanto, mengatakan pengacara Lukas Enembe tersebut berhalangan hadir memenuhi panggilan KPK karena sakit
Baca SelengkapnyaLukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel
2 April 2023
Lukas Enembe mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanannya oleh KPK ke PN Jaksel
Baca SelengkapnyaPemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan
24 Maret 2023
Pengusaha Rijantono Lakka yang merupakan penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe segera disidangkan.
Baca SelengkapnyaPengembangan Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok
9 Maret 2023
KPK kembali menggeledah sebuah rumah yang diduga berhubungan dengan perkara suap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Tukang Cukur Lukas Enembe: untuk Dalami Dugaan Aliran Dana ke Singapura
9 Februari 2023
KPK membeberkan alasan Komisi memeriksa tukang cukur Gubernur Papua Lukas Enembe yang bernama Budi Himawan alias Beni.
Baca Selengkapnya