TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengaku kesulitan melarang truk kelebihan muatan untuk beroperasi di jalan raya, khususnya di jalur pantai utara Jawa (Pantura). Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Winarno, menyatakan para pengusaha tak jarang memaksa kendaraannya yang bermuatan overload akibat sangat padatnya jalur transportasi.
"Akibatnya jalan cepat rusak dan biaya perawatan naik. Tapi mau melarang bus overload juga sulit karena ini untuk menggerakkan ekonomi," kata Winarno, Kamis, 21 Juni 2012.
Saat ini rata-rata volume kendaraan di jalur Pantura mencapai 48 ribu unit per hari. Padahal, dengan empat jalur yang dimiliki, Pantura idealnya hanya dilalui 20 ribu kendaraan tiap hari.
Tahun ini Kementerian PU menganggarkan dana Rp 1,03 triliun untuk penanganan Pantura, sedangkan tahun lalu pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 939 miliar.
Untuk angkutan jarak jauh, menurut dia, idealnya menggunakan kereta api atau kapal laut. Namun sampai sekarang program double track kereta api belum berjalan.
Menumpuknya angkutan lewat jalan darat, menurut Winarno, menimbulkan kerugian berupa pemborosan bahan bakar saat macet, pergantian suku cadang yang lebih cepat, dan potensi ekonomi yang terlepas. "Ekonomi kita tumbuh, tapi infrastruktur keteteran," katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong seluruh moda transportasi harus dikembangkan agar tak terjadi penumpukan kendaraan. Pengembangan alat transportasi yang tak berimbang ini menyebabkan beban jalan berlebih dan mudah rusak.
Jika moda transportasi lain tumbuh, maka pengguna jalan akan bergeser ke moda lain. Dengan demikian, roda perekonomian bisa bergerak lebih efisien.
