Muliaman Hadad Jadi Ketua Dewan Komisioner OJK

Reporter

Editor

Selasa, 19 Juni 2012 21:45 WIB

Petugas saat melakukan penghitungan suara pengambilan keputusan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Komisi XI, Gedung MPR/DPR, Jakarta, 19-6, 2012. DPR memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota dewan OJK dari 14 orang calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang sebelumnya telah dilaksanakan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Muliaman terpilih mengalahkan saingannya Achjar Ilyas.

"Sembilan fraksi menyepakati Muliaman sebagai Ketua," ujar Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis seusai rapat internal, Selasa, 19 Juni 2012. Muliaman terpilih suara bulan 56 anggota komisi yang hadir malam ini.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan pekan lalu, Muliaman berani menyatakan fokus membangun lembaga OJK sejak masa transisi. "Bagaimana masa transisi ini akan berjalan baik karena mempengaruhi sistem keuangan, kepercayaan masyarakat, dan sektor keuangan," ujarnya.

Muliaman menjanjikan empat program inisiatif untuk membangun kredibilitas OJK sejak masa transisi. Pertama, penetapan program konsolidasi organisasi yang terencana untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas OJK.

Di program ini, tujuh aspek akan disoroti yakni kepemimpinan, strategi dan perencanaan, struktur organisasi, sistem, prosedur dan proses kerja, sumber daya manusia, kompetisi inti, dan visi. "Bagaimana agar visi dipahami bersama sehingga organisasi menuju ke arah yang sama," ujarnya.

Kedua, Muliaman akan mengawasi aspek teknis pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan di sektor keuangan menuju pengawasan yang terintegrasi. Menurut dia, integrasi penting karena pengawasan integrasi akan menutupi lubang-lubang pengawasan sektoral yang hanya fokus pada masing-masing bagian.

Program ketiga, penyusunan mekanisme komunikasi dan koordinasi, khususnya dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, pemerintah, dan DPR, sebagai pemangku kepentingan utama. Muliaman menjelaskan koordinasi dengan instansi lain diperlukan karena terdapat persinggungan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait. "Ini untuk menjamin stabilitas sistem keuangan atau SSK tetap terjaga," ujarnya.

Program inisiatif terakhir yakni perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan sektor jasa keuangan. Perluasan akses ini perlu didukung oleh penguatan struktur dan arsitektur untuk menciptakan sistem keuangan yang efektif dan efisien.

Politikus PDI-Perjuangan Arif Budimanta mengungkapkan program-program Muliaman di masa transisi yang membuat ia terpilih secara aklamasi. Arif Budimanta menyatakan ada dua faktor lain yang membuat Muliaman terpilih secara aklamasi. "Ia punya pondasi yang bagus dan dipercaya bisa membawa Indonesia bertranformasi menjadi financial hub di kawasan regional," ujarnya.

M. ANDI PERDANA