BPPN Akan Berikan Rp 150 Miliar Dana Talangan Ke PPAN

Reporter

Editor

Selasa, 23 Maret 2004 18:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan memberikan dana talangan sebesar Rp 150 miliar untuk kepentingan operasional awal Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPAN). "Saya kira paling lambat Kamis (25/3) sudah diterima dan bisa menjadi modal awal bagi PPA," kata Ketua BPPN, Syafruddin Temenggung usai rapat dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Selasa (23/3). Sebelumnya, DPR sudah menyetujui secara prinsip pemberian modal awal PPA ini sebesar Rp 300 miliar dari kelebihan setoran BPPN ke APBN 2004. Modal awal ini diberikan supaya PPA segera melakukan langkah-langkah operasionalnya. Modal ini merupakan penyertaan modal pemerintah (PMP) yang nantinya bisa kembali ke pemerintah setelah PPA mengakhiri tugasnya selama 5 tahun. Namun DPR belum menyetujui pencairan modal awal ini.Syafruddin mengatakan dana talangan ini berbeda dengan modal awal. Dana sebesar Rp 150 yang diberikan BPPN merupakan dana talangan yang terpisah dari modal awal dari Menteri Keuangan senilai Rp 300 ini. "Nanti begitu modal awal itu masuk ke PPA, maka PPA akan balikin (dana talangan) ke BPPN," kata dia. Setelah itu, BPPN akan menyerahkan kembali ke Menteri Keuangan sebagai setoran non APBN.Ia menyebutkan dana talangan ini tidak memerlukan persetujuan DPR karena merupakan mekanisme teknis. "Kalau dana setoran pembentukan PPA harus mendapat persetujuan DPR," kata dia.Dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR juga dana talangan ini tidak disinggung. Pemerintah dan DPR hanya membahas modal awal Rp 300 miliar dan modal dasar Rp 1 triliun untuk PPA. Modal dasar ini terdiri dari setoran tunai dan inventaris kantor eks BPPN, kecuali tanah dan bangunan, yang besarnya akan ditentukan berdasarkan evaluasi penilai independen.Dana talangan ini juga, kata Syafruddin, diperoleh dari kemungkinan kelebihan setoran BPPN ke kas negara. Dalam tahun 2004 ini, pemerintah mentargetkan BPPN bisa menyetorkan hasil penjualan aset sebesar Rp 5 triliun. "Sampai sekarang saya masih melihat jumlah itu masih realistis," kata dia. Diperkirakan, lanjut dia, BPPN bisa menghasilkan dana sebesar Rp 8-9 triliun sehingga ada kelebihan Rp 3-4 triliun. Ia mengatakan setoran ke APBN ini akan segera dibayarkan pada akhir Maret ini. "Setelah itu bisa dilaporkan kepada Menteri Keuangan potensi dana yang dimiliki BPPN yang bisa menjadi setoran non APBN," kata dia.Tim kecil BPPN, lanjut dia, akan segera menyelesaikan seluruh transaksinya pada akhir Maret ini. Setelah itu, kata dia, bisa diketahui jumlah dana yang dimilki BPPN dan bisa diserahkan ke Menteri Keuangan. "Saya berharap awal April sebagian dana yang dimiliki bisa diserahkan ke Menteri Keuangan," kata dia. Yandi MR- Tempo News Room

Berita terkait

Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

10 Januari 2024

Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

Jokowi juga pernah singgung kepemilikan lahan Prabowo di Debat Capres 2019.

Baca Selengkapnya

Mengenal Mantan Mendag Tom Lembong yang Masuk Tim Pemenangan AMIN

15 November 2023

Mengenal Mantan Mendag Tom Lembong yang Masuk Tim Pemenangan AMIN

Tom Lembong resmi menjadi Co-captain dalam tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias AMIN. Seperti apa sosoknya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Lowongan Kerja KAI Service untuk Lulusan S1, Tiket Promo BNI - Batik Air Gelar Travel Fair

15 Oktober 2023

Terpopuler: Lowongan Kerja KAI Service untuk Lulusan S1, Tiket Promo BNI - Batik Air Gelar Travel Fair

Berita terpopuler ekonomi sepanjang Sabtu kemarin, 14 Oktober 2023 dimulai dari PT Reska Multi Usaha (KAI Services) tengah membuka lowongan kerja.

Baca Selengkapnya

Satgas BLBI Sita 3 Aset Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan Senilai Rp 111,2 Miliar, Ini Rinciannya

27 September 2023

Satgas BLBI Sita 3 Aset Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan Senilai Rp 111,2 Miliar, Ini Rinciannya

Satgas BLBI memasang plang atas aset properti eks BPPN/eks BLBI dan menyita barang jaminan debitur dengan total perkiraan nilai Rp 111,2 miliar.

Baca Selengkapnya

Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud Md Buka Suara

11 Juni 2023

Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud Md Buka Suara

Menko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang menagih utang pemerintah Rp 800 miliar.

Baca Selengkapnya

Satgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah

8 Desember 2022

Satgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah

Sertifikasi aset dilakukan untuk mengamankan aset negara dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau eks BLBI.

Baca Selengkapnya

Panggil Henry Leo dan Yulianto Chandra, Satgas BLBI: Agenda Menyelesaikan Hak Tagih

22 Agustus 2022

Panggil Henry Leo dan Yulianto Chandra, Satgas BLBI: Agenda Menyelesaikan Hak Tagih

Satgas BLBI yang dipimpin oleh Rionald Silaban sebagai Ketua dan Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pengarah memanggil konglomerat Henry Leo dan Yulianto

Baca Selengkapnya

Obligor BLBI Meninggal, Satgas Tetap Kejar Ahli Waris untuk Penuhi Kewajiban

10 September 2021

Obligor BLBI Meninggal, Satgas Tetap Kejar Ahli Waris untuk Penuhi Kewajiban

Satgas akan terus mengejar para pewaris obligor BLBI untuk memenuhi kewajiban.

Baca Selengkapnya

Punya Utang Rp 8,2 T, Ini Daftar Aset Kaharudin Ongko yang Dikejar Satgas BLBI

8 September 2021

Punya Utang Rp 8,2 T, Ini Daftar Aset Kaharudin Ongko yang Dikejar Satgas BLBI

Satgas BLBI telah meminta salah satu obligor BLBI, Kaharudin Ongko, untuk mendatangi Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 September 2021.

Baca Selengkapnya

Satgas Terus Kejar Utang BLBI Senilai Rp 110,45 Triliun, Ini Rincian Asetnya

8 September 2021

Satgas Terus Kejar Utang BLBI Senilai Rp 110,45 Triliun, Ini Rincian Asetnya

Satgas BLBI tengah mengejar utang para obligor senilai Rp 110.454.809.645.4567 alias sekitar Rp 110,45 triliun.

Baca Selengkapnya