TEMPO.CO, Yogyakarta -Kebijakan pemerintah soal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan plat merah masih membingungkan pengusaha pom bensin.Banyak pemilik SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) itu belum tahu tatacara dan penerapan instruksi larangan penggunaan BBM bersubsidi itu.
"Kami sudah menginstruksikan ke semua SPBU melalui pesan singkat, tetapi masih banyak yang tidak melakukan pembatasan itu," kata Siswanto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad, 3 Juni 2012.
Kebingungan para pengelola pom bensin karena belum ada aturan jelas yang mereka terima. Perintah instruksi pembatasan selama ini tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaan atau peraturan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Apalagi, Siswanto menambahkan, belum ada kejelasan apakah mobil dinas pelat merah semuanya dilarang menggunakan premium atau hanya mobil-mobil baru saja tergantung tahunnya. Karena kendaraan dinas berplat merah tidak hanya yang keluaran baru dan CC nya di atas 1500. Juga banyak mobil dinas yang berumur tua dan belum dilelang. Bahkan ada mobil dinas yang CC tinggi dan konsumsi bahan bakar sangat boros.
Siswanto mmpertanyakan apakah pembatasan juga berlaku bagi sepeda motor roda dua atau juga yang beroda tiga. "Lha ini kan membingungkan," kata Siswanto yang juga mempunyai pom bensin di Jalan Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta itu.
Karena itu, para pengelola pom bensin masih menunggu peraturan dari pemerintah daerah atau pusat yang lebih rinci mengatur pembatasan itu. Apalagi, tidak semua mobil dinas bisa menggunakan BBM yang oktannya di atas premium seperti pertamax atau pertamax plus.
Diakui oleh Ardi Nugroho, seorang pengawas pom bensin di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta pihaknya sudah menerima sosialisasi tentang pembatasan itu. Namun, para pengelola pom bensin juga mengaku bingung untuk penerapannya. Pengawasnya saja kebingungan, maka para petugas pom bensin lainnya juga masih belum tahu seperti apa menerapkan instruksi itu.
Untuk melarangpun, karena tidak ada aturan bahkan sanksi, maka para petugas pom bensin tetap melayani keinginan konsumen. Mau menggunakan BBM bersubsidi mapun non subsidi."Maka aturannya harus diperjelas," kata dia.
MUH SYAIFULLAH
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
18 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya