TEMPO.CO, Banyuwangi -- Empat kabupaten di Jawa Timur, yakni Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso belum siap melaksanakan gerakan nasional penggunaan bahan bakar minyak nonsubsidi untuk kendaraan pemerintah. Alasannya, sebagian besar stasiun pengisian bensin di daerah tersebut belum memiliki infrastruktur tangki timbun solar nonsubsidi.
Pengawas Penerimaan Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Depot Pertamina Tanjung Wangi Jawa Timur, Parwoto, mengatakan sebanyak 98 stasiun pompa bensin di empat kabupaten itu belum bisa melayani bensin jenis solar nonsubsidi. "Yang tersedia baru Pertamax," kata dia, Kamis, 31 Mei 2012. Untuk itu, penggunaan solar bersubsidi tetap akan diperbolehkan pada 1 Juni.
Parwoto menjelaskan, program penghematan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan melarang kendaraan dinas menggunakan bensin bersubsidi belum diikuti oleh kesiapan infrastruktur. Padahal, sebagai konsekuensinya, akan banyak kendaraan dinas yang mengkonsumsi solar nonsubsidi seperti jenis biosolar atau Pertamina Dex.
Pertamina pusat, kata Parwoto, juga belum memberikan instruksi tertulis terkait pengadaan solar non subsidi di empat kabupaten itu. "Kami belum tahu, apakah nantinya ada SPBU yang ditunjuk untuk melayani solar nonsubsidi atau solusi lain," kata dia.
Dari 98 stasiun pompa bensin yang ada, sekitar 30 di antaranya juga belum memiliki tangki timbun pertamax. Ketersediaan pertamax di stasiun-stasiun pompa bensin yang ada, selama ini minim karena pembeli sedikit. Saban bulan, kata Parwoto, pihaknya hanya mengeluarkan 20 kiloliter pertamax.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Banyuwangi, Juang Pribadi, mengatakan puluhan kendaraan dinas menggunakan bahan bakar jenis solar. Misalnya, truk pengangkut sampah dan alat-alat berat untuk perbaikan jalan. Kendaraan dinas lain, selama ini masih menggunakan bensin premium. Tapi, kata Juang, Pemerintah Banyuwangi siap melaksanakan gerakan nasional penghematan energi, 1 Juni, besok.
IKA NINGTYAS
