TEMPO Interaktif, Jakarta: 18 Provinsi telah menyusun Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MPRHL) Daerah. Master Plan tersebut telah diekspos, Selasa (9/3) di Jakarta. "Dengan MPRHL ini, daerah mempunyai rencana makro berjangka lima tahun yang mengakomodir kebijakan dan strategis penanganan rehabilitasi hutan dan lahan," ujar Sekertaris Jenderal Departemen Kehutanan Wahjudi Wardojo. Ke 18 Provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali dan NTT. Wahjudi mengharapkan, Master Plan tersebut, menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kebersamaan serta menjadi perekat bagi para stake holder. Penyusunan MPRHL dilakukan secara swakelola melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Ekspos ini, bertujuan sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi menyangkut kondisi, visi, rencana dan kebijakan kehutanan daerah, serta peluang investasi khususnya dalam bidang rehabilitasi hutan dan lahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan komunikasi dan sinergitas antara pusat dan daerah untuk pengelolaan sumber daya hutan dan lahan. Mawar Kusuma - Tempo News Room
Berita terkait
Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka
41 hari lalu
KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSkema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
14 Februari 2024
Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.
Baca SelengkapnyaAmerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung
24 Januari 2024
Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.
Baca SelengkapnyaRimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
23 Januari 2024
Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGuru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak
17 Januari 2024
KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.
Baca SelengkapnyaMenteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim
14 Januari 2024
KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.
Baca SelengkapnyaKLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim
13 Desember 2023
KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaLahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah
26 November 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap
10 November 2023
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan
18 September 2023
Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.
Baca Selengkapnya
