Dirut Permata Optimis Dana Cessie Tidak Akan Dicairkan

Reporter

Editor

Senin, 8 Maret 2004 20:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama Bank Permata Agus Martowardoyo optimis dana cessie tidak akan dikeluarkan. "Tidak ada yang mau keluarin. Kamu ngertikan kenapa tidak dikeluarin, secara hukum tidak mungkin," kata Agus sebelum mengikuti rapat di Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (8/3). Menurutnya, Bank Permata akan melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk membahas persoalan ini besok, Selasa (9/3), pukul 10.00 WIB. Dia belum bisa menjelaskan langkah direksi menyangkut pencairan dana ini sebelum pertemuan dengan Kejaksaan Negeri. Kalaupun Kejaksaan memutuskan untuk mencairkan dana cessie ini. "Kitakan belum tentu menjalankannya," katanya. Agus mengatakan, dana itu merupakan bagian aktiva Bank Permata. Ia belum menjelaskan bagaimana pengaruhnya seandainya cessie ini dikeluarkan. Sementara Tim Pemberesan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional juga belum menentukan opsi perihal kasus dana cessie Bank Permata ini. "Langkah penyelesaiannya masih digodok, arahnya belum bisa dipastikan. Masih terlampau dini," kata Wakil Ketua dan Pelaksana Harian masalah hukum Tim Pemberesan, Robertus Billitea, seusai rapat pertama tim ini. Mantan Direktur Hukum BPPN ini mengatakan, persoalan cessie sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai ketua tim ini. "Menkeu yang akan mengeluarkan policy atau langkah-langkah untuk mengatasinya," kata dia. Direksi Bank Permata, kata Robertus, akan segera menyampaikan duduk perkara kasus ini. "Akan disampaikan gambaran lengkapnya," katanya. Robertus mengaku, belum mengetahui keputusan pemerintah atas dana cessie ini. "Kita hanya pekerja bawah yang jelas kita siapkan berkas-berkas untuk menjelaskan kasusnya seperti apa," katanya. Sebelumnya, pihak kejaksaan sudah membuat keputusan mengenai pencairan dana senilai Rp 546 miliar ini kepada pemilik PT Era Giat Prima, Djoko Tjandra serta politikus Partai Golkar Setya Novanto. Dalam kasus ini Mahmakah Agung sudah memutuskan soal dana ini, tapi BPPN sebagai pengelola bank-bank bermasalah mengajukan peninjauan kembali atas kasus ini. Belakangan beredar kabar bahwa presiden menyetujui pencairan dana ini. Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Boediono, belum memberikan komentar atas persoalan cessie ini. "Belum ada komentar untuk itu," katanya sebelum mengikuti rapat. Yandi - Tempo News Room

Berita terkait

Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

10 Januari 2024

Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

Jokowi juga pernah singgung kepemilikan lahan Prabowo di Debat Capres 2019.

Baca Selengkapnya

Mengenal Mantan Mendag Tom Lembong yang Masuk Tim Pemenangan AMIN

15 November 2023

Mengenal Mantan Mendag Tom Lembong yang Masuk Tim Pemenangan AMIN

Tom Lembong resmi menjadi Co-captain dalam tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias AMIN. Seperti apa sosoknya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Lowongan Kerja KAI Service untuk Lulusan S1, Tiket Promo BNI - Batik Air Gelar Travel Fair

15 Oktober 2023

Terpopuler: Lowongan Kerja KAI Service untuk Lulusan S1, Tiket Promo BNI - Batik Air Gelar Travel Fair

Berita terpopuler ekonomi sepanjang Sabtu kemarin, 14 Oktober 2023 dimulai dari PT Reska Multi Usaha (KAI Services) tengah membuka lowongan kerja.

Baca Selengkapnya

Satgas BLBI Sita 3 Aset Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan Senilai Rp 111,2 Miliar, Ini Rinciannya

27 September 2023

Satgas BLBI Sita 3 Aset Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan Senilai Rp 111,2 Miliar, Ini Rinciannya

Satgas BLBI memasang plang atas aset properti eks BPPN/eks BLBI dan menyita barang jaminan debitur dengan total perkiraan nilai Rp 111,2 miliar.

Baca Selengkapnya

Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud Md Buka Suara

11 Juni 2023

Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud Md Buka Suara

Menko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang menagih utang pemerintah Rp 800 miliar.

Baca Selengkapnya

Satgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah

8 Desember 2022

Satgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah

Sertifikasi aset dilakukan untuk mengamankan aset negara dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau eks BLBI.

Baca Selengkapnya

Panggil Henry Leo dan Yulianto Chandra, Satgas BLBI: Agenda Menyelesaikan Hak Tagih

22 Agustus 2022

Panggil Henry Leo dan Yulianto Chandra, Satgas BLBI: Agenda Menyelesaikan Hak Tagih

Satgas BLBI yang dipimpin oleh Rionald Silaban sebagai Ketua dan Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pengarah memanggil konglomerat Henry Leo dan Yulianto

Baca Selengkapnya

Obligor BLBI Meninggal, Satgas Tetap Kejar Ahli Waris untuk Penuhi Kewajiban

10 September 2021

Obligor BLBI Meninggal, Satgas Tetap Kejar Ahli Waris untuk Penuhi Kewajiban

Satgas akan terus mengejar para pewaris obligor BLBI untuk memenuhi kewajiban.

Baca Selengkapnya

Punya Utang Rp 8,2 T, Ini Daftar Aset Kaharudin Ongko yang Dikejar Satgas BLBI

8 September 2021

Punya Utang Rp 8,2 T, Ini Daftar Aset Kaharudin Ongko yang Dikejar Satgas BLBI

Satgas BLBI telah meminta salah satu obligor BLBI, Kaharudin Ongko, untuk mendatangi Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 September 2021.

Baca Selengkapnya

Satgas Terus Kejar Utang BLBI Senilai Rp 110,45 Triliun, Ini Rincian Asetnya

8 September 2021

Satgas Terus Kejar Utang BLBI Senilai Rp 110,45 Triliun, Ini Rincian Asetnya

Satgas BLBI tengah mengejar utang para obligor senilai Rp 110.454.809.645.4567 alias sekitar Rp 110,45 triliun.

Baca Selengkapnya