Menteri BUMN Dahlan Iskan saat menerima piala dalam Anugerah Seputar Indonesia 2012 di Studio RCTI, Jakarta, Rabu, (9/5). ANTARA/Agus Apriyanto
TEMPO.CO, Depok -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memiliki cara lain membuat mitra kerjanya di BUMN bekerja ikhlas dan jujur. Hari pertama bekerja sebagai Menteri BUMN Dahlan mengumpulkan semua bawahannya menggelar rapat.
Dalam rapat tersebut Dahlan mengajak mereka untuk kembali kepada spirit perjuangan ketika masih menjadi mahasiswa. "Dulu kan kami aktivis mahasiswa," katanya saat menjadi pembicara di Universitas Indonesia (UI), Rabu, 16 Mei 2012.
Dahlan kemudian mengingatkan kembali, setidaknya ada dua hal yang selalu mereka tuntut kepada pemerintah saat itu, yaitu jangan korupsi dan rombak birokrasi. "Nah mari kita lakukan itu sekarang," ajaknya dalam rapat pertama itu. "Akhirnya, semuanya sepakat untuk melakukannya."
Dahlan mengaku hal yang serupa telah ia lakukan ketika pertama menjadi Direktur Utama PLN. Dia mengajak lembaga di bawahnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. "Ini sudah saya lakukan di PLN dan ketika di BUMN saya lakukan lagi," katanya.
Dahlan mengatakan sampai saat ini para aktivis mahasiswa masih menuntut dua hal itu. Dahlan mengaku malu pada dirinya sendiri jika institusinya didemo lagi oleh mahasiswa dengan tuntutan yang sama. "Saya sangat malu kalau didemo," katanya.
Selain menghindari celah untuk praktek korupsi di institusinya, Dahlan pun harus bergegas mengubah wajah birokrasi BUMN.
"Dulu saya kira birokrasi itu jarang rapat. Ternyata sangat rajin rapat dan bisa sampai pagi. Sayangnya jarang ada hasilnya," katanya.
Guna mengubah gaya birokrasi, menteri Dahlan akhirnya mengurangi 50 persen rapat. Jadi memperbanyak waktu untuk mengeksekusi hasil rapat. "Rapat yang tidak terlalu penting ditiadakan," katanya.
Selanjutnya Dahlan melihat lembaga di bawahnya diberatkan dengan berbagai macam laporan. Membuat dan memeriksa laporan itu, menurut Dahlan, membutuhkan tidak sedikit waktu. Akhirnya ia memangkas 50 persen laporan-laporan yang diwajibkan ke Kementerian BUMN. "Membuat laporan kok disebut pekerjaan," katanya.
Selain itu menteri Dahlan juga memberikan sekitar 28 kewenangan menteri BUMN ke lembaga di bawahnya. Dahlan mengaku terlalu banyak kewenangan yang ia miliki sebagai menteri. Dahlan berharap dengan kewenangan itu birokrasi yang ia pimpin bisa berjalan cepat. "Ini yang sedang diinterpelasi di DPR," katanya.
Dahlan juga mengaku sedikit kaget saat pertama pimpin PLN. Dirinya yang tidak memiliki atasan di perusahaan swasta, tiba-tiba memiliki banyak atasan. "Saat di Jawa Pos, jangankan yang tertulis, yang saya katakan saja dipatuhi," kata Dahlan.
Dahlan mengaku di PLN memiliki banyak atasan, termasuk menteri BUMN dan presiden. "Untungnya keinginan mereka berbeda-beda," katanya. Dengan begitu Dahlan bisa kembali menjadi dirinya sendiri.
