TEMPO Interaktif, Jakarta: Masyarakat Anti Nuklir yang berasal dari Jepara dan Madura menolak dengan tegas rencana Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Listrik di kedua daerah tersebut. "Masyarakat tidak butuh PLTN, apalagi dengan kondisi budaya yang masih korup dan tidak disiplin sangat membahayakan pengamanan di sekitar reaktor," tegas Koordinator Aliansi Masyarakat Madura Pemerhati Nuklir Mutmainah di Jakarta, Kamis (4/3). Penolakan ini dipicu oleh kabar yang mereka terima, bahwa BATAN telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Korean Atomic Energy Reaserch Institute (KAERI) untuk melalukan studi kelayakan dengan nilai US$200 juta berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN Madura pada 2008, yang diharapkan selesai pada 2015. Bahkan BATAN telah berbohong kepada publik dengan menyatakan yang akan dibangun di Madura adalah pabrik listrik dan air yang dibutuhkan masyarakat. "Tanpa menyinggung sedikitpun mengenai reaktor ataupun efek negatif nuklir itu sendiri," tegasnya.PLTN yang akan dikembangkan di Madura menggunakan sistem SMART (Sistem Modular Advanced Reactor) dengan kekuatan 200 Mega Watt. PLTN ini akan menggunakan teknologi desalinasi atau proses penyulingan air laut menjadi air tawar yang akan menghasilkan listrik 200 MW dan air bersih 4000 meter kubik per hari. Karena sistem ini sendiri belum mendapat sertifikasi jaminan keamanan internasional dari IAEA (International Atomic Energy Agency), Mutmainah mengkhawatirkan keamanan dari PLTN yang akan dibangun itu. Masih menurut Mutmainah, Korean Hydro Nuclear Power (KHNP) ternyata di Korea sendiri, tidak kredibel. Beberapa PLTN perusahaan Korea itu mengalami kebocoran. "Yang akan menikmati PLTN ini bukanlah masyarakat kecil tapi para kapitalis industri," tandas Mutmainah.Sementara itu Yahdilah dari Masyarakat Anti Nuklir Indonesia juga menolak rencana pembangunan PLTN di Jepara yang sempat akan dibangun pada tahun 1988 yang lalu. "Dua tahun terakhir ini Gunung Muria yang menjadi lokasi PLTN itu telah beberapa kali mengalami gempa. Sangat berbahaya bila PLTN tetap akan dibangun di lokasi itu," katanya. Sejak tahun lalu, BATAN yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Sosial Budaya Universitas Diponegoro telah melakukan sosialisasi dan penelitian pada masyarakat sekitar lokasi. Dalam sosialisasi tersebut Muhadjir Thohir sebagai Ketua Lemlit Undip mengatakan bahwa Abdurrahman Wahid telah menyetujui rencana pembangunan PLTN di Jepara. "Padahal setahu saya zaman Presiden Habibie, Gus Dur pernah mengatakan akan berpuasa bila PLTN jadi dibangun di Jepara," tandasnya.Siang ini, mereka berencana akan berkunjung ke rumah Gus Dur di Ciganjur untuk mengklarifikasi rencana tersebut. Hal ini harus dilakukan karena hampir sebagian besar warga Jepara dan Madura adalah Nahdliyin. "Namun bila Gus Dur tetap menyetujui, kami akan tetap menolak. Kan kalau ada bahaya dari PLTN kan Gus Dur nggak merasakan," tegasnya.Kedua kelompok tersebut difasilitasi WALHI telah berkunjung ke Kementrian Negara Lingkungan Hidup. Dan pihak KLH sendiri mengaku merasa kecolongan dengan rencana pembangunan tersebut. "Mereka tidak pernah diberi tahu sebelumnya," kata Hening dari WALHI. Oleh karena itu selain akan mengunjungi Gus Dur, mereka juga akan mengunjungi Komisi VIII DPR yang membawahi bidang energi dan lingkungan hidup. Sita Planasari A - Tempo News Room