Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan (tengah) menjawab pertanyaan mahasiswa saat menjadi pembicara dalam kuliah umum dengan tema Semangat Generasi Muda dalam Membangun Pertanian Indonesia di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jabar, Selasa (17/4) malam. ANTARA/Jafkhairi
TEMPO.CO , Jakarta:Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumpulkan data tagihan listrik kantor-kantor perusahaan milik negara. “Tujuannya efisiensi penggunaan listrik untuk menghemat BBM,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, di Kantor Kementerian Perekonomian, Selasa 8 Mei 2012 kemarin.
Pengumpulan data ini dilakukan selama sepekan. “Saya sudah memerintahkan deputi-deputi untuk mengumpulkannya,” kata Dahlan. Menurut dia, data sudah ada di komputer perusahaan. “Tinggal ambil.”
Dia menuturkan, efisiensi listrik di pagi hari tidak banyak menyumbang penghematan. Efisiensi lebih tepat dilakukan pada pukul 16.00 sampai pukul 22.00. Pada jam tersebut terjadi lonjakan penggunaan listrik.
Untuk itu, Kementerian menghimbau untuk membatasi penggunaan listrik pada malam hari. Misalnya, kata Dahlan, lampu penerangan jalan tol menggunakan solar cell atau tenaga matahari. Sedangkan kantor-kantor BUMN lebih banyak mengkonsumsi listrik di pagi hari.
Kebijakan penghematan penggunaan listrik telah dilakukan PT Pertamina (Persero) sejak 2008. “Penurunan pemakaian listrik 5 persen tiap tahun,” kata juru bicara Pertamina, Mochamad Harun, kemarin.
Program penghematan listrik di perusahaan minyak negara itu masuk dalam salah satu indikator keberhasilan atau key performance indicator (KPI). Penghematan tidak hanya dilakukan di kilang-kilang minyaknya tetapi juga di semua kantor Pertamina.
Harun mencontohkan, temuan Pertamina pengganti freon penyejuk ruangan (air conditioner/AC) “musicool” dari hidrokarbon mampu menghemat penggunaan listrik. “Hemat sampai 25 persen dibandingkan AC biasa.”
Anggota DPR Komisi Energi, Satya W. Yudha, mengatakan, kebijakan pemerintah mewajibkan kendaraan dinas mengkonsumsi BBM non-subsidi tak akan mengurangi anggaran secara signifikan. Program ini justru akan membuat anggaran pemerintah membengkak. "Memang volume konsumsi BBM bersubsidi turun, tapi biaya akan tetap naik karena harga BBM non-subsidi dua kali lipat harga BBM bersubsidi," ujar politikus dari Partai Golkar kemarin.
