TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperpanjang perjanjian jual-beli 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara selama 3 bulan hingga Agustus mendatang. Perjanjian lama akan berakhir 6 Mei mendatang. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badarudin, mengatakan perpanjangan waktu dipilih tiga bulan dengan harapan sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Newmont. “Harapan kami pemerintah diberikan persetujuan membeli,” katanya kepada Tempo, Rabu 2 Mei 2012.
Bila Mahkamah belum membuat keputusan, Badarudin menuturkan, pemerintah akan memperpanjang perjanjian jual-beli senilai US$ 246,8 juta tersebut. “Mudah-mudahan harganya tidak naik,” ujarnya.
Namun jika keputusan Mahkamah tidak membolehkan pemerintah membeli saham divestasi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum menentukan langkah ke depannya. “Kami akan bicarakan dengan internal pemerintah,” katanya kepada Tempo.
Menteri Agus menilai jika Mahkamah menganulir rencana pembelian hal tersebut memangkas hak dan kewenangan yang melekat pada Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. “Kami prihatin karena keberhasilan pembelian ini akan menjadi model untuk kontrak karya di Sulawesi dan Maluku,” katanya.
Polemik pembelian Newmont memasuki babak Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi. Sidang akan digelar kembali dengan agenda mendengar saksi ahli dari pemerintah dan DPR dan BPK pada 8 Mei mendatang.
Sidang sebelumnya majelis hakim mendatangkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi. Gubernur yang juga politikus Demokrat tersebut menyampaikan keinginannya membeli 7 persen saham yang akan dibeli oleh pemerintah. Dalam sidang, pemerintah menghadirkan saksi ahli di antaranya Arifin Syarifuddin Natabaya, guru besar hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang, dan Arifin Surya Atmadja, guru besar Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia.
Natabaya menilai pemerintah memiliki hak untuk menyatakan pembelian saham Newmont. Pendapat Natabaya dikuatkan oleh Arifin. Guru besar bidang hukum keuangan itu mengatakan pembelian Newmont bukan kebijakan makro strategis. Pemerintah, lanjut dia, juga belum melakukan pembayaran terhadap pembelian ini. Menurut dia, BPK terkesan memaksakan auditnya. “Laporan hasil pemeriksaan terkesan dadakan dan terkesan mencari-cari alasan hukum,” katanya dalam sidang Mahkamah.
Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, optimistis Mahkamah membenarkan pendapat BPK yang menilai pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR dalam pembelian ini. Hasan menilai jika pendapat BPK dinilai salah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan banyak lembaga yang telah diaudit BPK akan menggugat balik. “Nanti kami melaporkan ke KPK digugat, pemda yang dinilai disclaimer menggugat, bubar saja semuanya," kata dia.
AKBAR TRI KURNIAWAN
Berita terkait
Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya
17 September 2023
AMDAL adalah sebuah kajian tentang dampak lingkungan yang muncul karena aktivitas bisnis. Berikut ini tujuan AMDAL dan manfaatnya.
Baca SelengkapnyaTambah Direksi Baru, PT Merdeka Battery Materials: Untuk Memperkuat Struktur Manajemen
30 Juni 2023
PT Merdeka Battery Materials, Tbk atau MBMA sepakat menambah direksi dan mengangkat Andre Phillip Starkey sebagai direktur.
Baca SelengkapnyaSkandal Korupsi, Venezuela Tangkap 9 Pejabat Perusahaan Tambang Negara
3 April 2023
Pihak berwenang Venezuela telah menahan sembilan pejabat dari konglomerat logam milik negara Corporacion Venezolana de Guayana (CVG) dalam penyelidikan korupsi.
Baca Selengkapnya53 Persen dari Produk Domestik Regional Bruto Kaltim Berasal dari Sektor Pertambangan
13 Februari 2023
Pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2022.
Baca SelengkapnyaTambang Batu Hijau Bangun Smelter AMIN, Penyumbang Investasi Terbesar NTB
1 Februari 2023
Proyek pembangunan smelter AMMAN yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Industri (AMIN) menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2022.
Baca Selengkapnya5 Peserta Aksi Mogok Makan di Kantor Komnas HAM Dilarikan ke Rumah Sakit
18 Desember 2022
Mereka menuntut Komnas HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada korban.
Baca SelengkapnyaProteksi Bahan Baku Mobil Listrik, Kanada Usir Perusahaan Tambang Lithium Cina
7 November 2022
Ketegangan antara Barat dan Cina meningkat atas kendali sumber lithium, logam tanah jarang, kadmium, dan mineral lain.
Baca SelengkapnyaUsut Pelanggaran Perusahaan Tambang Emas dan Tembaga di Sumbawa, ESDM Bakal Terjunkan Tim
30 Oktober 2022
Perusahaan yang mengoperasikan 25 ribu hektare tambang emas dan tembaga di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, diduga melakukan sejumlah pelanggaran.
Baca SelengkapnyaPT Tambang Mas Sangihe Tetap akan Eksplorasi Meski Izin Operasional Dibatalkan
11 September 2022
Posisi PT TMS secara hukum dinilai sudah ilegal. PT TMS diminta menghentikan segala aktivitasnya di area konsesi tambang.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport
1 September 2022
Jokowi sudah menyampaikan bahwa hari ini dirinya akan melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining tersebut.
Baca Selengkapnya