TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Megawati Sukarnoputri mengeluarkan tiga Keputusan Presiden (Keppres) dan satu Peraturan Pemerintah (PP) berkaitan dengan berakhirnya tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), di Jakarta, Jumat (27/2). Peraturan Perundangan itu adalah Keppres nomor 15/2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, Keppres nomor 16/2004 tentang pembentukan tim pemberesan BPPN, Keppres nomor 17/2004 tentang perubahan atas Keppres 26/1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan PP nomor 10/2004 tentang pendirian perusahaan perseroan di bidang pengelolaan aset. "Mulai 27 Februari 2004 BPPN dinyatakan berakhir tugasnya," kata Deputi Sekertaris Kabinet bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands mengutip Keppres nomor 15/2004. Tapi BPPN tetap harus menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan likuidasi Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha, kewajiban pemegang saham, audit dan transaksi yang terjadi sebelum ditetapkannya Keppres itu, hingga paling lambat 30 April 2004. Dalam pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, Ketua BPPN terlebih dahulu menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi laporan pelaksanaan tugas dan keuangan BPPN. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan menilai laporan pertanggung jawaban itu dengan menunjuk auditor independen. Setelah penilaian diperoleh, Menteri Keuangan akan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban itu kepada presiden. Bila diterima presiden, Menteri Keuangan akan menyatakan pembebasan Ketua BPPN, Wakil Ketua, pejabat dan pegawai BPPN lainnya dari segala tanggung-jawab atas materi laporan pertanggung-jawaban. Kecuali, bila laporan pertanggung-jawaban itu terbukti tidak benar dan menyesatkan. Dengan bubarnya BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan. Nantinya, Menteri Keuangan akan menetapkan penggunaan kekayaan negara yang tidak terkait dengan perkara untuk penyertaan modal negara dalam rangka pendirian persero di bidang pengelolaan aset -berupa sebagian atau seluruh inventaris kantor kecuali tanah dan bangunan. Aset yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan akan ditangani tim pemberesan BPPN. Aset yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani panitia urusan piutang negara. Lalu, hasil penanganan akan disampaikan kepada Menteri Keuangan yang selanjutnya digunakan untuk dikelola persero, diserahkan kepada panitia urusan piutang negara atau dimanfaatkan pemerintah. Demikian pula dengan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan BPPN, selanjutnya akan dilaksanakan Menteri Keuangan. Seluruh data, informasi dan kearsipan yang dikelola BPPN pun akan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Data, informasi dan kearsipan yang berhubungan dengan kekayaan negara dan tidak terkait dengan perkara akan diteruskan Menteri Keuangan kepada Arsip Nasional Republik IndonesiaI. Sementara, yang tidak terkait dengan perkara atau tidak berhubungan dengan masalah kekayaan negara, akan menjadi tanggung-jawab tim pemberesan, hingga kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan dan selanjutnya diteruskan ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Menteri Keuangan juga akan mengelola data, informasi dan kearsipan yang terkait dengan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Keppres juga mewajibkan Mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat, serta seluruh mantan pegawai BPPN, memberikan bantuan atau keterangan dalam rangka pemberesan dan pengelolaan aset BPPN kepada tim pemberesan dan instansi terkait lainnya. Retno Sulistyowati - Tempo News Room