TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengumpulkan berkas atau data sehingga memudahkan proses audit. "Jangan sampai berantakan atau hilang," kata Anggota BPK Bambang Wahyudi dalam debat publik tentang kinerja BPPN di Jakarta, Rabu (18/2). Proses audit yang dilakukan BPK ini berkaitan dengan berakhirnya masa kerja BPPN pada 27 Februari nanti. Bambang menegaskan BPPN harus membuat laporan akhir dalam pengakhiran tugasnya ini. "Sehingga bisa menilai apakah benar BPPN sudah melakukan itu," katanya.Bambang mengatakan BPK sudah menyelesaikan secara lengkap audit BPPN dalam penyehatan perbankan. Ia tidak memberikan keterangan mengenai hasil audit ini karena belum disampaikan ke DPR. "Beri waktu untuk saya menyampaikan ke DPR," katanya.Sementara, kata dia, fungsi lainnya masih dalam proses. Masing-masing adalah upaya BPPN dalam memulihkan perekonomian nasional dan mengembalikan uang negara.BPK, kata dia, bisa saja melakukan audit investigasi kalau didapat kejanggalan dalam hasil audit. Menurutnya, audit investigasi ini bisa dilakukan dengan inisiatif BPK atau atas permintaan DPR. Mengenai arah kemungkinan adanya audit ini, "Saya belum bisa ngomong," kata Bambang.Sebelumnya, kata Bambang, BPK sudah mengaudit BPPN sejak tahun 1999. Sektor yang diaudit antara lain organisasi serta anggaran pada awal pembentukan BPPN. "Hasilnya kita bingung, BPPN ini lembaga apa," katanya. Selain itu, BPK juga melakukan investigasi dan penyaluran dana BLBI tahun 2000. BPK juga melakukan audit pengeluaran jaminan dana BLBI.Bambang juga mengatakan telah mengaudit penggunaan jasa konsultan oleh BPPN. Menurutnya, pemakaian jasa konsultan ini nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun. "Apa perlu sebesar itu. Ada juga kesan apa kerjaan BPPN kalau semuanya dikerjakan konsultan, katanya.Pengamat ekonomi Gatot Arya Putra mengatakan audit investigasi merupakan langkah penting dalam menciptakan transparansi di tubuh BPPN. "Dan itu yang selalu ditolak-tolak Syafruddin Temenggung (Ketua BPPN). Karena kalau itu dilakukan kemungkinan dia akan masuk penjara," katanya.Mantan Ketua Tim Pemulihan Ekonomi BPPN ini mengatakan proses audit lembaga ini harus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Karena kita percaya adanya perampokan uang rakyat," katanya. Gatot termasuk karyawan yang terkena perampingan menjelang bubarnya BPPN tahun 2004. Gatot menduga pemecatan itu tidak lepas dari hasil risetnya di BPPN yang cukup kontroversial. Tim ini mengeluarkan hasil riset berkaitan dengan ketahanan fiskal atau fiscal sustainability dan utang dalam negeri. Koordinasi dengan PPATK ini, lanjut Gatot, diharapkan bisa mengembalikan dana rakyat yang di luar negeri. Forensik aset, kata dia, juga tidak bisa menyelamatkan aset yang dilarikan ke luar negeri atau diselewengkan. Menurutnya, forensik ini juga bukan merupakan anjuran PBB dalam upaya memerangi korupsi.Gatot mengatakan BPPN tidak berhak mengklaim prestasi dalam upaya penyehatan perbankan. Menurutnya, standar prestasi ini ditentukan oleh lembaga independen. Peningkatan rasio kecukupan modal atau penurunan kredit macet, lanjut dia, merupakan kebijakan BI. "Prestasi BPPN dari mana," katanya.Sementara Group Head Asset Disposal BPPN Dasa Sutantio mengatakan kondisi perbankan di Indonesia sudah menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya. "Tapi biarlah BPK yang menilai untuk mencari tolok ukurnya," katanya. Ia optimis perbankan di Indonesia bisa berjalan lebih baik. BPPN juga, lanjutnya, siap untuk diaudit oleh BPK. Menurutnya BPPN juga sedang 'mengamankan' data untuk kepentingan audit. Yandi MR - Tempo News Room