TEMPO Interaktif, Jakarta: Rencana divestasi BNI ternyata muncul dari dua menteri kabinet Gotong Royong. Komisaris BNI, Drajad H Wibowo, mengungkapkan rencaan awal divestasi BNI datang dari pembicaraan dua menteri yang menginginkan divestasi saham BNI pada Maret-April 2004. "Dan memang diniatkan untuk dijual ke sebuah perusahaan di Singapura,” katanya kepada wartawan dalam acara jumpa pers Tim Indonesia Bangkit tetang Divestasi BNI di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Selasa (10/2) siang. Tujuan divestasi, kata dosen STIR Perbanas tersebut, adalah mengamankan arus kas APBN. Akan tetapi karena yang disetujui DPR adalah secondary offering, dengan sisa waktu yang ada, tim privatisasi beranggapan hal tersebut, sulit dilaksanakan. “Dari informasi yang saya dengar, karena hal itulah muncul ide untuk melakukan strategic sale agar divestasi BNI bisa dilaksanakan dalam waktu kurang dari 3 bulan,” katanya sembari berpesan agar nama dua menteri dirahasiakan. Menurut Drajad, karena penjualan strategis tidak akan diminati jika yang dijual bukan saham mayoritas, munculah ide untuk menjual 51 persen saham BNI. Karena sulit mencari investor dalam waktu singkat, maka muncul pertanyaan apakah perusahaan di Singapura tersebut sudah dihubungi.Jika informasi yang diterima ini benar, kata Drajad, maka rencana strategic sale tersebut benar-benar dibuat secara gegabah dan sangat sembrono. “Bagaimana mungkin penjualan sebuah bank nasional dengan sejarah dan kultur yang kuat diputuskan seperti menjual pete di pasar kaget,” urainya. Seaca filosofis, kata Drajad, rencana divestasi ini mencerminkan fenomena ekonomi yang disebut 'dominansi fiskal'. Pemerintah sangat terobsesi dengan stabilisasi fiskal melalui penekanan defisit anggaran dan mengabaikan dampak kebijakan fiskalnya terhadap output, pertumbuhan sektor produksi riil, kesempatan kerja, potensi earning capacity negara di masa mendatang. Sementara itu, pengamat ekonomi INDEF, Iman Sugema, dalam kesempatan yang sama menyatakan ada agenda tersebunyi di balik rencana penjualan BNI. “Karena memang tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menjual BNI,” katanya. Apabila rencana perbaikan internal BNI yang menjadi alasan maka jelas tidak ada hubungannya dengan kepemilikan. “Ini ibarat mengobati sakit kepala dengan obat sakit perut, tidak mengena dan memang tidak ada dasarnya,” ujarnya. Amal Ihsan — Tempo News Room