TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur mengatakan penggunaan bahan bakar gas pada angkutan umum, angkutan barang, dan kendaraan dinas mampu menghemat 15 persen subsidi bahan bakar minyak. “Karena konsumsi BBM bersubsidi angkutan umum, barang, dan kendaraan dinas mencapai 15 persen,” katanya di gedung BPK hari ini.

Ali mengatakan 15 persen menghasilkan besaran Rp 18,75 triliun. Namun, Ali menghitung besaran tersebut dari subsidi BBM Rp 125 triliun. Padahal, besaran subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN Perubahan sebesar Rp 137,4 triliun. Penghematan 15 persen dari subsidi tersebut akan menghasilkan jumlah Rp 20,205 triliun.

Ali yang bertanggung-jawab pada audit bidang sumber daya alam ini menilai jika penghematan bisa diwujudkan, pemerintah tidak perlu berpolemik menaikan harga BBM bersubsidi. “Hentikan wacana tersebut,” katanya.

Pemerintah sebaiknya segera merealisasikan converter kit untuk mengkonversi konsumsi BBM bersubsidi menjadi bahan bakar gas. “Perbanyak stasiun pengisian bahan bakar gas,” ucap bekas politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Penghematan bisa dilakukan jika pemerintah memperbaiki moda angkutan publik. “Agar pengguna sepeda motor pindah ke angkutan publik.” Menurut Ali, pengguna sepeda motor mengkonsumsi 40 persen dari alokasi BBM bersubsidi sebesar 40 miliar liter. “Jadi penghematan bisa bertambah,” katanya.

Efisiensi, menurut Ali, juga diberlakukan kepada PT Perusahaan Listrik Negara. Jika PLN mampu mengkonversi pembangkit berbahan bakar minyak menjadi berbahan gas dan batubara, maka akan menghemat subsidi Rp 27 triliun. Saat ini subsidi listrik ditetapkan Rp 64,9 triliun pada APBN Perubahan 2012.

Subsidi listrik mengalami pembengkakan dari Rp 44,9 triliun (APBN 2012) akibat risiko perubahan commercial operation date (COD) pembangkit listrik tenaga uap, dan keterlambatan pengoperasian Floating Storage Regasifacation Unit (FSRU), serta kenaikan harga batu bara.

AKBAR TRI KURNIAWAN