TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah masih menunggu persetujuan DPR dalam penjualan 10 persen saham PT Bank Mandiri tbk. "Kita ingin lepas semuanya 10 sampai 20 persen. Sekarang masih dibahas dan akan diselesaikan bersama DPR,? kata Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Mahmuddin Yasin di gedung BUMN, Jakarta, Senin (9/2). Pemerintah, kata dia, masih belum menentukan secara persis persentase saham yang akan dilepasnya di Bank Mandiri. Menurutnya, Mandiri sendiri belum mengeluarkan saham tambahannya. "20 persen ini saham pemerintah berikut yang sudah jalan," katanya.Yasin mengharapkan proses privatisasi ini bisa rampung pada semester awal tahun ini. Namun, katanya, proses ini tergantung pembahasan dengan DPR. "Kita belum memastikan waktu pembahasan dan dukungan DPR ini. Kalau keluar sebelum April, bagus," katanya.Pola penjualannya sendiri menggunakan private placement atau penjualan kepada satu atau dua pemegang saham. "Kita ingin arahkan ke institusional investor yang juga meliputi investor lokal. Bukan hanya luar negeri," kata Yasin. Selain itu, tambahnya sistem penjualan ini bisa memudahkan administrasi prosedur. Patokannya sendiri, kata dia, menggunakan harga pasar meski masih tetap ada pembentukan harga atau book building. Menurutnya, Pemerintah akan melihat penetapan harga saham mandiri dari rentang waktunya, yaitu sekitar 40 sampai 60 hari. "Namun bukan berarti akan dijual dengan harga murah," katanya. Menurutnya, Pemerintah sudah mempunyai hitungan harga saham. Tapi, Yasin tidak mengatakan persisnya karena menunggu pembahasan.Pemerintah, kata Yasin, akan berupaya mencapai Rp 5 triliun dalam program privatisasi semester awal tahun ini. Menurutnya, pemerintah akan menuruti hasil pembahasan dengan DPR jika menghendaki penjualan ini tetap 10 persen. Meski hanya 10 persen, Yasin optimis bisa melampaui target setoran hasil privatisasi. "Kan tidak hanya dari Bank Mandiri. Kalau bisa 20 persen akan lebih safe," katanya.Yandi M.R. - Tempo News Room