Menteri Agus Akhirnya Minta Maaf  

Reporter

Editor

Sabtu, 24 Maret 2012 14:44 WIB

Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta maaf kepada anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat karena pemerintah kurang kompak. Permintaan maaf ini berawal dari pertanyaan Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey tentang kesepakatan pemerintah dengan Komisi Energi mengenai subsidi listrik. Permintaan ini disampaikan Menteri Agus saat rapat kerja bersama Banggar DPR, hari ini, Sabtu 24 Maret 2012. Rapat juga dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik.

Pemerintah dan Komisi Energi menyepakati subsidi listrik Rp 64,9 triliun. Jumlah tersebut di bawah usulan dalam Nota Keuangan APBN Perubahan sebesar Rp 93 triliun. Namun ketika hasil rapat tersebut akan dibawa ke Panitia Kerja Asumsi Banggar, Menteri Agus ngotot subsidi tetap seperti usulan semula. Bahkan Menteri Agus menyebutkan subsidi listrik bisa mencapai Rp 98 triliun jika tidak ada kenaikan tarif listrik.

Ketidakkompakan ini yang diprotes Olly. “Kesepakatan itu membuat mandek rapat panja asumsi, makanya ada rapat hari ini,” katanya kesal. Menurut Olly ketidakkompakan ini membuat rapat berlarut-larut. “Jadi kami bukan tidak ingin APBN-P ini tidak selesai-selesai,” ucapnya.

Menanggapi itu Menteri Agus meminta maaf. “Kami mengajukan minta maaf, jumlah itu tidak cukup,” katanya. Menurut Agus jumlah tersebut belum memasukkan beberapa perhitungan. Namun Agus tidak menyampikan variabel apa saja yang belum dimasukkan dalam jumlah Rp 64,9 triliun itu.

Menteri Agus mengatakan, jika jumlah tersebut dipaksakan, kinerja PLN bakal memburuk. “PLN akan wanprestasi terhadap krediturnya,” ujarnya. Selain itu proyek pembangkit listrik 10 ribu mega watt bakal terbengkalai. Akibatnya 2,5 juta rakyat di daerah terpencil batal menikmati listrik. “Tentu bapak ibu anggota dewan tidak mau, kan,” katanya.

AKBAR TRI KURNIAWAN

DPR

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya