TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta maaf kepada anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat karena pemerintah kurang kompak. Permintaan maaf ini berawal dari pertanyaan Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey tentang kesepakatan pemerintah dengan Komisi Energi mengenai subsidi listrik. Permintaan ini disampaikan Menteri Agus saat rapat kerja bersama Banggar DPR, hari ini, Sabtu 24 Maret 2012. Rapat juga dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik.
Pemerintah dan Komisi Energi menyepakati subsidi listrik Rp 64,9 triliun. Jumlah tersebut di bawah usulan dalam Nota Keuangan APBN Perubahan sebesar Rp 93 triliun. Namun ketika hasil rapat tersebut akan dibawa ke Panitia Kerja Asumsi Banggar, Menteri Agus ngotot subsidi tetap seperti usulan semula. Bahkan Menteri Agus menyebutkan subsidi listrik bisa mencapai Rp 98 triliun jika tidak ada kenaikan tarif listrik.
Ketidakkompakan ini yang diprotes Olly. “Kesepakatan itu membuat mandek rapat panja asumsi, makanya ada rapat hari ini,” katanya kesal. Menurut Olly ketidakkompakan ini membuat rapat berlarut-larut. “Jadi kami bukan tidak ingin APBN-P ini tidak selesai-selesai,” ucapnya.
Menanggapi itu Menteri Agus meminta maaf. “Kami mengajukan minta maaf, jumlah itu tidak cukup,” katanya. Menurut Agus jumlah tersebut belum memasukkan beberapa perhitungan. Namun Agus tidak menyampikan variabel apa saja yang belum dimasukkan dalam jumlah Rp 64,9 triliun itu.
Menteri Agus mengatakan, jika jumlah tersebut dipaksakan, kinerja PLN bakal memburuk. “PLN akan wanprestasi terhadap krediturnya,” ujarnya. Selain itu proyek pembangkit listrik 10 ribu mega watt bakal terbengkalai. Akibatnya 2,5 juta rakyat di daerah terpencil batal menikmati listrik. “Tentu bapak ibu anggota dewan tidak mau, kan,” katanya.
AKBAR TRI KURNIAWAN
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
2 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
2 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
2 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
3 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
3 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
3 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
3 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
4 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
4 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya