Dari kiri, Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta dan Mantan Ketua PP Muhammadyah, Ahmad Syafii Maarif menjawab beberapa pertanyaan dalam diskusi "Pernyataan Akhir Tahun" di Jakarta, Senin(21/12). TEMPO/Dwianto Wibowo
TEMPO.CO , Jakarta:Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menolak skema bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak.
“Bila mau memberikan BLT berikan saja, namun BBM tetap tidak boleh naik,” kata Arif Budimanta, Politikus PDI Perjuangan dan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat ketika dihubungi Tempo Rabu 21 Maret 2012. “Kemiskinan sudah ekstrim di Indonesia, kenapa diberikan hanya saat BBM naik saja?”
Arif Budimanta mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan bentuk ketidakjujuran pemerintah. Pemerintah Seolah menggambarkan bila BBM tidak naik, APBN akan jebol. “Akar permasalahanya adalah pengelolaan yang tidak baik,” kata dia.
Ia menegaskan partainya tetap dalam sikapnya menolak kenaikan harga BBM. “Akan diperjuangkan sampai paripurna.”
Pemerintah mewacanakan pemberian BLT sebagai kompensasi dari kenaikan BBM. Pemerintah berencana memberikan BLT Rp 25,6 triliun kepada 18,5 juta keluarga miskin selama sembilan bulan mulai April 2012 nanti. Bantuan tunai ini diberikan atas kompensasi kenaikan harga solar dan Premium menjadi Rp 6.000 per liter mulai 1 April 2012.
DPR sendiri dalam waktu dekat memutuskan sikap mengenai bantuan langsung tunai dan kenaikan BBM. Sumber Tempo menyebutkan, sebagian besar anggota DPR mendukung kenaikan BBM. Namun upaya pemerintah meloloskan anggaran bantuan langsung tunai bakal diganjal saat voting.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
