TEMPO Interaktif, Jakarta: Aset-aset properti milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu tanah yang tersebar di berbagai wilayah, seluas 588,1 hektar, akan segera dikelola Badan Pengelola Bantuan Perumahan (Bapertarum) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.Tanah-tanah yang dilirik Departemen Pemukiman, memiliki nilai jual sekitar Rp 152,9 miliar. Lahan-lahan tersebut tersebar di sembilan wilayah, yaitu Jakarta, Bandung, Lampung, Balikpapan, Medan, Pontianak, Surabaya, Semarang dan Ujung Pandang. Sebagian besar terletak di wilayah Jakarta dengan luas mencapai 237,4 hektar. "Jika aset-aset itu diserahkan secara gratis, maka sejumlah tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno kepada Tempo News Room di Jakarta, Senin (26/1) siang.Ada dua opsi yang hingga saat ini masih dibahas BPPN, apakah aset-aset tersebut akan diserahkan secara gratis sesuai dengan permintaan Menkimpraswil beberapa waktu lalu atau diserahkan dengan pembayaran sebesar 20 persen, yang dananya akan diambil dari Bapertarum."Tapi jika dibeli dengan dana Bapertarum sebesar 20 persen dari harga standar, maka aset tersebut akan dikelola Bapertarum ini," katanya. Sampai saat ini, kata Soenarno, belum ada kesepakatan antar BPPN dengan pemerintah mengenai hal tersebut. "Tapi kami sudah mengajukan surat ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menko Perekonomian mengenai hal ini," tuturnya. "Sidang kabinet beberapa waktu lalu juga telah membahas mengenai hal tersebut".Hingga saat ini pihak Depkimpraswil telah menerima data-data tanah yang ditawarkan BPPN selaku pemilik aset-aset properti yang ditawarkan kepada pemerintah. "Kita sudah cek, sekitar 60 persennya layak untuk kita pakai," ujarnya.Mengenai pembentukan Perusahaan Induk Properti, Soenarno menyatakan, Holding Company ini memiliki tugas yang berbeda dengan pengelolaan Bapertarum. "Saya ikut mendengarkan pembahasan Induk Properti ini, tapi saya tidak kompeten menjelaskan itu, yang pasti agak berbeda tugasnya dengan pengelolaan kami," katanya. Sebelumnya, Soenarno menyebutkan, hingga saat ini, salah satu pekerjaan yang menjadihambatan pembentukan perusahaan induk tersebut hanya masalah administrasi. "Sekarang tinggal masalah administrasinya sendiri dan administrasidi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK)," ujar Soenarno. "Kita sudah sampaikan surat ke KKSK untuk dapat segera kita ambil," imbuhnya. Dihubungi terpisah, Direktur Pembiayaan Depkimpraswil Agoes Widjanarko mengatakan, pihaknya menargetkan dapat mengambil alih tanah-tanah itu pada awal tahun ini. Tapi, sebelumnya Depkimpraswil akan melakukan penelitian terlebih dahulu atas status tanah itu. Agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa atas tanah tersebut. "Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung," kata Agoes beberap waktu lalu.Hanya saja, menyikapi sikap BPPN yang terkesan mempersulit proses pembelian, akhirnya ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penyehatan itu. Sehingga, Depkimpraswil tidak mau berharap banyak lagi kepada BPPN. Saat ini pihaknya lebih berkonsentrasi untuk membentuk lembaga keuangan non bank untuk mendanai pembangunan perumahan nasional (National Housing Fund). Danto - Tempo News Room
Berita terkait
Muhaimin Iskandar Sebut PKB Buka Pintu untuk Khofifah Daftar Pilkada Jawa Timur
15 menit lalu
PKB menyambut baik jika nantinya Khofifah mendaftar diri mengikuti seleksi internal di partai itu untuk maju di Pilkada Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKemenag: 195.917 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Mulai 12 Mei
21 menit lalu
Total kuota jemaah haji Indonesia tahun ini adalah 241.000 orang.
Baca SelengkapnyaHasil Liga Inggris: Arsenal Menang 3-0 atas Bournemouth, Declan Rice Cetak Gol dan Assist
22 menit lalu
Arsenal memetik kemenangan 3-0 atas Bournemouth dalam laga Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-36 di Stadion Emirates pada Sabtu, 4 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaTak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia
25 menit lalu
Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.
Baca SelengkapnyaAirlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?
34 menit lalu
Airlangga membahas terkait komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di pertemuan OECD.
Baca SelengkapnyaViral Dugaan Penyalahgunaan KIP Kuliah Mahasiswa Undip, Kemendikbud: Tanggung Jawab Kampus
38 menit lalu
Sejumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah menjadi perbincangan karena menampilkan gaya hidup mewah.
Baca SelengkapnyaFilm Possession: Kerasukan, Angkat Klenik Lokal dan Isu Kesetaraan, Tayang Empat Hari Lagi
43 menit lalu
Possession: Kerasukan sendiri diadaptasi dari film Prancis berjudul sama Possession yang dibuat pada 1981.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
45 menit lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaCuaca Panas Ekstrem, Thailand Ajak Turis Wisata Pagi dan Sore
1 jam lalu
Cuaca yang terik membuat warga Thailand, terutama warga lanjut usia, enggan bepergian.
Baca SelengkapnyaHasil Proliga 2024: Giovanna Milana Absen, Pertamina Enduro Ditekuk Popsivo Polwan
1 jam lalu
Tim putri Jakarta Popsivo Polwan berhasil mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro, yang tak diperkuat Gia, dengan skor 3-0 dalam lanjutan Proliga 2024.
Baca Selengkapnya
