Tak Ingin Tarif Melambung, Organda Tuntut Insentif  

Reporter

Editor

Rabu, 7 Maret 2012 12:50 WIB

Terminal Kampung Melayu. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah memberikan insentif untuk menunjang biaya operasional jika harga bahan bakar minyak (BBM) jadi naik.

Organda beralasan tidak ingin menaikkan tarif angkutan terlalu tinggi karena akan memberatkan konsumen. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Organda Ardiansyah, biaya operasional angkutan penumpang bakal naik 35 persen jika harga BBM naik Rp 1.500 per liter.

"Padahal daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah kan tidak terlalu besar," katanya. Namun Organda juga tidak mampu jika harus menanggung biaya operasional yang membengkak tanpa menaikkan tarif. Jadi insentif menjadi solusi supaya biaya operasional tidak membengkak.

Ardiansyah mengatakan pembengkakan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan kenaikan tarif atau insentif bisa menurunkan kualitas pelayanan. "Biaya pemeliharaan juga akan berkurang," katanya. Akibatnya, keselamatan penumpang bisa terancam.

Untuk angkutan barang, ia memperkirakan kenaikan biaya operasional akan berkisar di antara 25-35 persen. Saat ini pihaknya sedang berbicara dengan pengusaha mengenai tarif yang akan diberlakukan.

Dengan kondisi infrastruktur yang buruk di Indonesia, konsumsi BBM memakan biaya besar. "Kalau dinaikkan tentu akan merugikan pengusaha," katanya.

April mendatang, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 liter. Pasalnya, harga minyak dunia terus melambung sehingga akan membebani anggaran negara jika subsidi terhadap BBM tidak dikurangi.

GADI MAKITAN

Berita terkait

Menhub Bahas Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dengan Gugus Tugas

16 Juni 2020

Menhub Bahas Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dengan Gugus Tugas

Menhub akan membahas penyesuaian tarif angkutan umum dengan Gugus Tugas Covid-19.

Baca Selengkapnya

BPTJ: Akan Ada Lajur Khusus Bus di Tol Cikampek dan Jagorawi

23 Februari 2018

BPTJ: Akan Ada Lajur Khusus Bus di Tol Cikampek dan Jagorawi

BPTJ akan menerapkan lajur khusus untuk angkutan umum bus di jalan tol Bekasi Timur.

Baca Selengkapnya

KAI Batalkan Kenaikan Tarif Kereta Ekonomi

4 Oktober 2017

KAI Batalkan Kenaikan Tarif Kereta Ekonomi

PT KAI tak jadi menaikkan harga tiket kereta bersubsidi, pemerintah yang akan menanggung selisih tarif baru dengan yang lama.

Baca Selengkapnya

Angkutan Umum Masih Terapkan Tarif Lama  

12 April 2016

Angkutan Umum Masih Terapkan Tarif Lama  

Unit Pengelola Teknis Terminal Blok M melakukan razia tarif angkutan umum, ada 35 angkutan umum beragam jenis yang ditilang karena melanggar.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Turun, Tarif Angkot Depok Tetap  

31 Maret 2016

Harga BBM Turun, Tarif Angkot Depok Tetap  

Seorang pengguna angkot di Depok, Riska Apriani, berharap agar tarif angkot di Depok, bisa turun.

Baca Selengkapnya

Tarif Angkutan Dipastikan Turun, Metro Mini Masih Sulit  

31 Maret 2016

Tarif Angkutan Dipastikan Turun, Metro Mini Masih Sulit  

Kementerian Perhubungan mempertimbangkan opsi penyesuaian tarif untuk angkutan kota dijadikan semacam kompensasi.

Baca Selengkapnya

Organda NTB dan Pemda Belum Bahas Penurunan Tarif  

31 Maret 2016

Organda NTB dan Pemda Belum Bahas Penurunan Tarif  

Pengusaha angkutan darat mengaku menghadapi kesulitan mahalnya harga suku cadang.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Turun, Tarif Bus di Jawa Timur Diturunkan  

12 Januari 2016

Harga BBM Turun, Tarif Bus di Jawa Timur Diturunkan  

Penurunan tarif yang disepakati hanya 5 persen.

Baca Selengkapnya

Ketua Organda: Tarif Angkutan Umum Solar di DKI Turun 5 persen

9 Januari 2016

Ketua Organda: Tarif Angkutan Umum Solar di DKI Turun 5 persen

Ketua Organisasi Angkutan Daerah DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan beberapa angkutan umum di Jakarta akan mengalami penyesuaian tarif 5 persen

Baca Selengkapnya

Harga BBM Turun, Tarif Angkutan di Jabar Ikut Turun

8 Januari 2016

Harga BBM Turun, Tarif Angkutan di Jabar Ikut Turun

Penyesuaian tarif Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) mengikuti penurunan harga BBM akan diberlakukan mulai 15 Januari 2016.

Baca Selengkapnya