TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan melaporkan pesangon karyawannya ke DPR kalau dianggap perlu oleh pemerintah. "Saya kira pemerintah memang akan diminta untuk menyampaikan proses pengakhiran tugas ini," kata Ketua BPPN, Syafruddin Temenggung di gedung Danamon, Jakarta, Senin (19/1).Menurutnya laporan pengakhiran masa kerja BPPN ini sudah dilaporkan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Ia menyatakan akan memberikan penjelasan dalam rapat kerja bersama Menteri Perekonomian. "Yang rapat kerja itu menteri, bukan saya. Kalau saya diundang ke sana Alhamdulillah," katanya.Menjelang akhir masa tugas BPPN pada 27 Februari ini, rencananya telah disiapkan pesangon senilai Rp 500 miliar. Pesangon ini diberikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saat ini,jumlah karyawan BPPN mencapai 2500, yakni 1600 pegawai tetap dan 900 kontrak.Setelah dinyatakan bubar, pemerintah sepakat untuk membentuk lembaga baru dalam Program Pengelola Aset (PPA). Aset BPPN yang masih tersisa akan dimasukkan dalam satu BUMN. Syaf mengatakan PPA ini dibentuk oleh pemerintah. Pegawai dan pejabat BPPN, kata dia, tidak otomatis mengisi lembaga baru ini. "Aturan BUMN, pemerintahlah yang akan dipakai, termasuk orang-orangnya siapa yang akan menempati. Saya tidak ada kaitan dengan itu," katanya.Syaf menegaskan karyawan BPPN berhak memilih pekerjaannya setelah BPPN bubar. "Orang yang sudah keluar dari sini (BPPN), itu punya hak untuk kerja di manapun," katanya. Namun, tegasnya lagi, BPPN tidak mempunyai wewenang untuk memilih orang yang akan menempati PPA.Ia juga mengaku belum mengetahui jumlah orang yang dibutuhkan dalam lembaga baru ini. "Belum tahu, nanti kita bahas," katanya. Yandi MR - Tempo News Room