TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo menyatakan program pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap dilaksanakan pada 1 April 2012.
"Mulainya dari instansi pemerintah terlebih dahulu," kata Evita saat dijumpai di Kementerian ESDM, Senin, 20 Februari 2012.
Soal aturan kendaraan instansi pemerintah menggunakan BBM yang tidak disubsidi sebenarnya sudah diimbau dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi. "Di aturan tersebut masih diimbau, tapi sekarang diwajibkan untuk instansi pemerintah."
Mobil-mobil pemerintah yang diwajibkan menggunakan terutama adalah mobil instansi yang digunakan oleh pejabat negara, belum termasuk untuk kendaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau para pegawai instansi pemerintah. Mobil instansi nantinya diarahkan untuk beralih ke bahan bakar gas atau menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi seperti Pertamax.
Sementara itu, untuk pembatasan bagi masyarakat, masih belum diputuskan kepastiannya. Saat ini pemerintah masih menanti hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung.
Hasil kajian berkutat seputar program diversifikasi bahan bakar ke bahan bakar gas (BBG), mekanisme pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, atau pengurangan subsidi per liter. "Ini masih kami kaji, kalau dikurangi seberapa dan dampak-dampaknya," ujarnya.
Apabila pilihannya mengurangi subsidi, masih perlu didalami lagi apakah kendaraan umum akan dikurangi subsidinya. "Belum diputuskan," ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengungkapkan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat sudah meminta konsep pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
Wacik menuturkan konversi BBM ke BBG merupakan niatan utama pemerintah mengingat sumber daya alam ini lebih berlimpah ketimbang minyak. Namun program pengalihan bahan bakar ini memerlukan waktu yang lama. "April kita mulai konversi secara bertahap, tidak serta-merta seluruhnya," katanya.
Pilihan berikutnya adalah berpindah ke Pertamax atau bahan bakar minyak nonsubsidi, namun pilihan ini dinilai terlalu berat bagi masyarakat. "Muncul belakangan adalah soal pengurangan subsidi per liter, bukan menaikkan harga karena itu dilarang undang-undang."
Soal kebijakan yang satu ini, cara yang ditempuh pemerintah agar dapat disetujui oleh DPR adalah dengan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. "Itu yang sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Sedang proses dan kalau sudah selesai akan dibahas bersama Komisi VII DPR RI," katanya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
16 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
59 hari lalu
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya