Sejumlah kendaraan mengantri mengisi bahan bakar di SPBU, Jakarta Barat, Sabtu (24/12). ANTARA/ Muhammad Ryan Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon berpendapat bahwa tindakan pemerintah terkait pembatasan bahan bakar minyak merugikan rakyat. "Apa pun yang dilakukan pemerintah, baik itu pembatasan BBM atau kebijakan kenaikan BBM, tetap saja merugikan rakyat," ujar Effendi pada 28 Januari 2012 saat ditemui setelah menjadi salah satu pembicara pada diskusi publik di Wisma Antara, Jakarta.
Menurut Effendi, rakyat akan mengalami kerugian dengan adanya kebijakan tersebut. "Dampak ke rakyat banyak. Tingkat pendapatan masyarakat akan menurun karena tergerus dengan belanja pertamax," katanya.
Effendi mengatakan bahwa pemerintah belum mengajak Komisi VII DPR-RI untuk berdiskusi, terkait kebijakan pemerintah tersebut. "Kami tidak pernah diajak kompromi tentang kebijakan itu, bagaimana kita akan menyetujuinya," katanya.
Pembahasan antara Komisi VII DPR-RI rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 30 Januari 2012 pada pukul 10.00 di gedung DPR. Effendi mengajak 20 peserta diskusi tersebut untuk melihat dan mendengarkan rapat kerja tersebut di gedung DPR.
Seharusnya, rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Jero Wacik itu dilakukan pada hari Kamis lalu. Namun hal tersebut batal dilakukan karena, pemerintah sedang menyiapkan dokumen yang lebih lengkap.
Rapat tersebut dijadwalkan untuk memutuskan apakah rencana pembatasan BBM yang diajukan pemerintah bakal disetujui atau tidak oleh DPR. Komisi VII DPR juga akan memutuskan apakah akan memilih kenaikan harga atau pembatasan BBM.
Pemerintah akan menjalankan pembatasan premium bersubsidi yang dimulai di wilayah Jabodetabek per 1 April 2012. Selanjutnya, program akan menjangkau kota-kota lainnya di Indonesia hingga tuntas 2014. Program pembatasan tersebut sudah diamanatkan dalam UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.
Pemerintah sendiri akan menerapkan kebijakan membatasi penggunaan Premium bagi pengguna kendaraan pribadi. Pemerintah beralasan pemberian subsidi untuk bensin jenis Premium tidak tetap sasaran dan sangat membebani APBN.
