TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan mengatakan agar sebuah negara maju dan sejahtera minimal harus memiliki 2 persen wirausaha dari total penduduknya. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa, dibutuhkan wirausaha minimal 4,7 juta.
“Kenyataannya, saat ini baru 592 ribu wirausaha di Indonesia atau baru 0,24 persen,” kata Syarief saat menjadi pembicara dalam kuliah umum kewirausahaan di program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu, 14 Desember 2011. Untuk itu, harus ditumbuhkan setidaknya 4,1 juta wirausaha baru untuk memenuhi target minimal 2 persen di atas.
Namun untuk menuju target minimal di atas dirasakan akan menghadapi hambatan serius. Dia mengutip hasil survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 2010. Sebanyak 83,18 persen lulusan perguruan tinggi berharap menjadi karyawan. Sementara untuk lulusan sekolah menengah atas, 60,87 persen menginginkan jadi karyawan.
Sementara yang bercita-cita menjadi pengusaha, untuk lulusan perguruan tinggi hanya 6,14 persen dan lulusan SMA hanya 22,63 persen.
Untuk itu pemerintah sudah meluncurkan gerakan kewirausahaan nasional pada 2 Februari 2011. Penumbuhan kewirausahaan dilakukan dengan media pembelajan formal di sekolah dan di luar sekolah.
Selain itu ada program mencetak 1.000 sarjana wirausaha yang diberi pelatihan usaha dan permodalan. Penumbuhan wirausaha juga dilakukan dengan perluasan sumber pembiayaan, kemitraan usaha, dan inkubator bisnis.
Syarief berharap anak-anak muda di Indonesia berminat menjadi wirausahawan baru, terutama bagi 8 juta pengangguran di Indonesia. Menurut Syarief, sektor itu terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi dan menciptakan nilai tambah sebuah produk melalui kreativitas dan inovasi.
Banyaknya wirausaha di sebuah negara juga terbukti mampu meningkatkan pendapatan per kapita. Misalnya di Singapura, wirausahanya yang mencapai 7 persen dari jumlah penduduk membuat pendapatan per kapitanya mencapai US$ 40.920. Malaysia yang jumlah wirausahanya 3 persen dari jumlah penduduk, pendapatan per kapitanya mencapai US$ 7.900. Sementara Indonesia dengan 0,24 persen, pendapatan per kapitanya hanya US$ 2.580.
UKKY PRIMARTANTYO
Berita terkait
Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta
8 Desember 2022
Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
3 September 2022
Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaHarga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau
3 September 2022
Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaPengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan
10 September 2020
Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaEmpat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI
23 Juli 2020
Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.
Baca SelengkapnyaPengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal
23 Juli 2020
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.
Baca SelengkapnyaPSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu
22 Juli 2020
Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.
Baca SelengkapnyaKaryawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja
22 Juli 2020
Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaDKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi
24 Januari 2020
Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaPengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi
13 September 2019
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.
Baca Selengkapnya