TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut rekening jumbo para Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda yang diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Mereka bisa dijerat dengan Undang-Undang Pencucian Uang," ucap Koordinator ICW, Danang Widoyoko, seusai seminar korupsi di kantor Bea Cukai Tanjung Priuk, Kamis, 8 November 2011.
Ia menilai karena KPK sudah menerima hasil temuan PPATK, maka tak ada alasan bagi lembaga antikorupsi tersebut untuk tidak melakukan tindak lanjut. "Pola para PNS muda ini mudah diusut dan tidak terlalu canggih. Mereka hanya memutar uang lewat asuransi anggota keluarga, tidak disimpan di luar negeri," kata Danang.
Sebelumnya, PPATK melansir ketidakwajaran rekening yang dimiliki pegawai negeri. Bahkan, pemasukan setiap bulan jauh lebih besar daripada gajinya.
PPATK menemukan ada PNS dengan gaji Rp 3 juta per bulan, tapi mendapat pemasukan Rp 10 sampai 25 juta setiap bulan. Sejak 2002 hingga saat ini, ada 1.800 laporan kekayaan PNS muda golongan III-B yang sumber dananya terindikasi dari hasil korupsi.
ALWAN RIDHA RAMDANI
Berita terkait
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
26 hari lalu
Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.
Baca SelengkapnyaLelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi
13 Desember 2023
Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan
13 Desember 2023
Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.
Baca SelengkapnyaKPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi
12 Desember 2023
Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir
12 Desember 2023
KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
12 Desember 2023
Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia
12 Desember 2023
Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi
12 Desember 2023
Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.
Baca SelengkapnyaHari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan
12 Desember 2023
Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.
Baca Selengkapnya