TEMPO .CO, Jakarta-Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan maraknya pencurian ikan oleh kapal nelayan asing yang masuk perairan Indonesia merugikan perekonomian.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan, sejak 2005-2011, 1.162 kapal ikan ilegal ditangkap di perairan Indonesia. November lalu, sebanyak 103 kasus sudah diproses hukum.
Data ini menunjukkan praktek pencurian ikan oleh oknum nelayan asing yang masuk wilayah perairan Indonesia. "Ini perlunya pertemuan negara ASEAN ini untuk membahas regulasi atau peraturan penanganan praktek pencurian ikan tersebut," ujarnya.
Wakil Departemen Kelautan Malaysia, Muhammad Muchtar, mengatakan penangkapan ikan ilegal juga merugikan pemerintahnya. "Yang penting, penegakan hukum perikanan dan kelautan agar tidak berdampak pada kerugian ekonomi negara," katanya kemarin.
Sebelumnya, 17 Juni lalu, Pemerintah negara-negara ASEAN menyepakati resolusi dan plan of action of the ASEAN-SEAFDEC confrence on sustainable fisheries for food security towards 2020. Beberapa butir resolusi tersebut, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan dan ketahanan pangan.
Masalah batas perairan, juga menjadi perhatian pemerintah Malaysia. Menurut Muhammad Muchtar, wilayah batas perairan antara Indonesia dan Malaysia harus diselesaikan dengan baik.
"Pemerintah kedua negara harus membahas masalah batas wilayah laut ini dengan baik. Nelayan itu tidak tahu jika ternyata sudah berada di laut negara lain," kata Muhammad.
SAHRUL
