TEMPO Interaktif, Jakarta - Pesawat Kepresidenan ternyata tak masuk anggaran belanja Kementerian Sekretariat Negara. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar Sudarsa mengungkapkan anggaran untuk membeli pesawat itu ada di mata anggaran 999 pada pos belanja di Kementerian Keuangan.

“Pembahasannya itu pada kementerian teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,” kata dia kepada Tempo, Kamis 24 November 2011. Menurut Agun pembelian pesawat lebih hemat ketimbang menyewa pesawat. “Biaya sewa selama tiga tahun sudah bisa dibelikan pesawat,” ujar dia. Pembahasan pembelian pesawat dilakukan di Komisi Pemerintahan. Agun yang juga anggota komisi tersebut mengatakan pesawat dibeli dari tiga tahun anggaran, yaitu 2011, 2012, dan 2013.

Agun mengaku tidak ingat harga pesawat yang bakal dibeli. “Kalau angka saya mesti lihat dulu datanya,” ucapnya. Pembelian pesawat kepresidenan pernah dianggarkan pada tahun 2009 saat era Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun hingga 2010 pembelian pesawat gagal dilakukan karena tidak dianggarkan secara multiyear.

Anggota Badan Anggaran lainnya, Dolfie O.F. Palit, mengatakan kunjungan Presiden SBY ke luar negeri menghabiskan anggaran Rp 179 miliar per tahun sejak 2010. Adapun pada periode 2004-2009 Presiden SBY menghabiskan anggaran Rp 162 miliar per tahun untuk kunjungan ke luar negeri.

Anggaran ini, kata Dolfie, lebih besar 3-4 kali ketimbang anggaran kunjungan luar negeri era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri yang menelan biaya sebesar Rp 48 miliar per tahun. “Besarnya kunjungan apakah berdampak pada negara kita, ini yang harus ditinjau,” ujarnya.

Sebelumnya anggaran Setneg diberitakan naik 45,2 persen menjadi Rp 2,8 triliun lebih. Nota keuangan tak memerinci penggunaan anggaran itu. Hanya disebutkan alokasi anggaran antara lain untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Setneg, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Setneg, serta penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Tak terperincinya belanja anggaran itu membuat Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menduga kenaikan anggaran yang besar itu terjadi lantaran ada alokasi pembelian pesawat kepresidenan sebesar Rp 339,236 miliar pada tahun depan.

AKBAR TRI KURNIAWAN