TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea, menyesalkan tidak adanya kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2003 di Bogor, Jawa Barat. Hal seperti itu dikhawatirkan akan menjadi masalah ketenagakerjaan di masa mendatang. Sebab itu, menteri mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mengirim surat kepada Walikota Bogor. Dalam suratnya, Nuwa Wea mempertanyakan alasan tidak dinaikkannya UMP tersebut. Hal yang sama dia ungkap dalam pertemuan akhir tahun dengan kalangan pengusaha di Jakarta, Selasa (24/12). Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Kaswarin, yang hadir dalam pertemuan itu, menegaskan masalah UMP telah disepakati oleh dewan pengupahan daerah Bogor. Semua serikat pekerja yang tergabung dalam tripartit daerah Bogor ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Sebab itu, ia menolak bila keputusan tidak dinaikkannya UMP Bogor dianggap sebagai keputusan sepihak. Seperti diketahui, beberapa hari lalu, ratusan pekerja di Bogor melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memprotes kebijakan pemerintah setempat yang tidak menaikkan UMP 2003. Rencananya, mereka juga akan melakukan aksi yang sama di kantor Depnakertrans dalam waktu dekat. Kaswarin menyatakan, UMP di Bogor tidak menyalahi ketentuan, termasuk, instruksi Menakertrans yang mewajibkan UMP minimal harus sama dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Disebutkan, saat ini, UMP Bogor mencapai Rp. 576 ribu, padahal KHM-nya hanya Rp.514 ribu. “Jadi, kami sudah melebihi,” kata dia. Nuwa Wea memaklumi untuk menaikkan UMP memang tidak mudah, apalagi dalam kondisi sekarang saat dunia usaha sedang mengalami kesulitan. Kendati demikian, ia meminta para pengusaha untuk melaporkan ke Depnakertrans bila perusahaannya tidak mampu memberikan kenaikan UMP. Hal yang sama juga perlu dibicarakan dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan itu. “Kalau memang tidak mampu terus terang saja. Jangan sampai ketika di audit ternyata perusahaan itu masih kaya,” kata dia. Hadir pula dalam pertemuan akhir tahun itu sejumlah pengusaha Jepang yang tergabung dalam Jakarta Japan Club (JJC). Mereka mengeluhkan masalah UMP di Indonesia yang dinilai terlau tinggi. Akibatnya, biaya produksi membengkak. Mereka mencontohkan kasus Sony, dimana pungutan pajak juga tinggi, termasuk pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Untuk itu, para pengusaha itu minta agar pemerintah Indonesia menurunkan besarnya UMP itu. Menanggapi hal itu, Nuwa Wea menegaskan UMP di Indonesia saat ini masih terlalu rendah. Apalagi, jika dibandingkan upah minimum di Jepang. “Jauh sekali,” tandas dia. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)