Menteri Hatta Tak Setuju Zona Perdagangan Bebas Dicabut

Reporter

Editor

Senin, 12 September 2011 16:49 WIB

Hatta Rajasa. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan tidak setuju adanya kajian ulang perjanjian kerja sama perdagangan bebas. Indonesia telah menandatangani kajian ulang perjanjian itu. Ia mengungkapkan FTA sudah berjalan dengan baik. "Evaluasi itu kalau dalam aspek multilateral apalagi ASEAN kan tidak begitu saja dilakukan," kata Hatta di Istana Merdeka, Senin, 12 September 2011.

Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowadojo mengatakan FTA yang terjalin saat ini cenderung memanfaatkan pasar Indonesia sementara. Hal itu tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

Dengan begitu, komitmen Indonesia dengan negara mitra, khususnya terkait kesepakatan multilateral atau bilateral dalam perdagangan internasional, perlu dikaji ulang. Keinginan mengkaji ulang komitmen FTA tidak terlepas dari polemik produsen ponsel pintas BlackBerry, Research in Motion (RIM). Perusahaan asal Kanada itu memilih mendirikan pabriknya di Malaysia. Padahal pasar BlackBerry di Tanah Air lebih besar dibandingkan negeri jiran itu. Pemerintah pun menilai keputusan itu berhubungan dengan kebijakan FTA.

Hatta mengatakan dalam mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan hal yang menjadi penekanannya pada konsep comprehensive partnership agreement (CPA). FTA itu, menurutnya, hanya salah satu komponen dalam CPA. "Ke depan kita ingin kembangkan CPA. Jadi bukan mengevaluasi yang sudah ada dalam arti protokolernya sudah ada," katanya.

Menurutnya, hal yang menjadi catatan sebelum melakukan CPA perlu memperhatikan komoditas yang masuk dalam kerangka perjanjian. Jadi ia berharap tidak ada komoditas tertentu yang menjadi terpukul. "Sebelumnya melakukan riset, studi melibatkan pengusaha dan semuanya," ujarnya lagi.

EKO ARI WIBOWO

Berita terkait

Bos Apindo Kepri Curhat ke Zulhas: FTZ Batam Seperti Dikebiri, Banyak Regulasi yang Membatasi..

18 Desember 2023

Bos Apindo Kepri Curhat ke Zulhas: FTZ Batam Seperti Dikebiri, Banyak Regulasi yang Membatasi..

Kepada Mendag Zulkifli Hasan atau Zulhas, bos Apindo Kepri mengeluhkan kondisi FTZ Batam saat ini yang seperti tengah dikebiri. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus Pengaturan Cukai Rokok di Tanjungpinang

11 Agustus 2023

KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus Pengaturan Cukai Rokok di Tanjungpinang

KPK akan melakukan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi soal pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan

Baca Selengkapnya

Perusahaan AS Powin LCC Tertarik Investasi Industri Semikonduktor di Batam

21 Juli 2023

Perusahaan AS Powin LCC Tertarik Investasi Industri Semikonduktor di Batam

Perusahaan ramah lingkungan asal Amerika Serikat Powin LCC tertarik membenamkan investasi di Batam.

Baca Selengkapnya

Melihat Gelaran Tokyo Drift Ala Batam di Area Mirip Parkiran Mal

14 September 2021

Melihat Gelaran Tokyo Drift Ala Batam di Area Mirip Parkiran Mal

Baru-baru ini media sosial dihebohkan lewat aksi gelaran mirip Tokyo Drift di wilayah Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Sita 3 Kardus dan Satu Koper Dokumen Soal Cukai Rokok dari Kantor FTZ Bintan

2 Maret 2021

KPK Sita 3 Kardus dan Satu Koper Dokumen Soal Cukai Rokok dari Kantor FTZ Bintan

KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan cukai rokok dari kantor Free Trade Zone Kabupaten Bintan

Baca Selengkapnya

PTA Diteken, Mozambik Janjikan Free Trade Zone untuk Indonesia

28 Agustus 2019

PTA Diteken, Mozambik Janjikan Free Trade Zone untuk Indonesia

Setelah PTA diteken, Pemerintah Mozambik menjanjikan kemudahan bagi investor Indonesia masuk dengan free trade zone

Baca Selengkapnya

Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam

19 Oktober 2017

Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji mengembalikan kejayaan Batam, termasuk menaikkan pertumbuhan menjadi 7 persen.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Buat Kantor Khusus di Batam untuk Tarik Investor

28 Juli 2015

Pemerintah Buat Kantor Khusus di Batam untuk Tarik Investor

Pemerintah akan menyelesaikan persoalan zona perdagangan bebas, dan kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun agar dapat menarik investor

Baca Selengkapnya

Langkah Strategis Perlu Hadapi Trade Promotion Authority

1 Juli 2015

Langkah Strategis Perlu Hadapi Trade Promotion Authority

Indonesia Siapkan langkah strategis pasca pengesahan perpanjangan regulasi tentang Trade Promotion Authority (TPA) oleh Kongres Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Jatim Usulkan Perda Standardisasi Produk Asing

8 Mei 2014

Jatim Usulkan Perda Standardisasi Produk Asing

Setiap dokter, khususnya yang masuk ke Jawa Timur, akan disaring. Mereka harus bisa berbahasa Indonesia plus Madura.

Baca Selengkapnya