TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Perhubungan meminta PT Garuda Indonesia untuk mengantisipasi rencana mogok yang dilakukan para pilot Garuda yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda. “Mereka harus menyiapkan rencana, jangan sampai merugikan pengguna jasa (penumpang),” kata Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa, 6 September 2011.
Bambang menyatakan pemerintah tidak akan ikut campur dalam konflik yang terjadi pada PT Garuda dan APG. Namun kejelasan mengenai nasib penumpang tetap menjadi perhatian Kementerian Perhubungan. “Kami meminta APG untuk memberitahu mengenai kejelasan aksi mereka,” kata Bambang.
Kementerian Perhubungan meminta PT Garuda menyiapkan beberapa skenario pada saat APG melakukan aksi mogok. “Salah satunya dengan tidak menjual tiket pada hari pelaksanaan mogok,” kata Bambang. Ia juga menyatakan PT Garuda harus mengembalikan tiket pada tanggal pemogokan APG atau melakukan pengalihan ke penerbangan lain.
Sebelumnya, APG kembali mengancam akan menggelar aksi mogok pada bulan September ini. Negosiasi dengan manajemen PT Garuda Indonesia akhir Agustus lalu gagal mencapai kesepakatan. Para pilot mengaku kecewa dan tidak berniat duduk semeja lagi dengan manajemen.
APG sendiri belum menentukan secara pasti tanggal pelaksanaan aksi mogok mereka. Kementerian Perhubungan mengimbau kedua pihak untuk menyampaikan kepada publik mengenai keputusan atas aksi mogok ini.
