TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Satrio B Joedono, mengkoreksi pernyataannya semingggu lalu yang menyatakan terdapat 130 rekening Menteri Keuangan di Bank Indonesia. “Yang benar 185 rekening, bukan 130 rekening,” kata Billy, sapaan akrab Satrio, kepada wartawan dalam acara jumpa pers mingguan di gedung BPK, Jakarta, Jumat (12/11) siang. Billy menegaskan BPK tidak mengetahui apakah dari ratusan rekening itu t ada yang merupakan dana non budgeter atau dana yang tidak dimasukkan dalam APBN. "Pers harap mencatat ini. Saya tidak pernah menyatakan bahwa rekening tersebut merupakan dana non-budgeter,” katanya. BPK, kata Billy, juga tidak mengetahui apakah sebagian atau seluruh rekening tersebut telah dilaporkan atau belum. “Kita juga tidak tahu apakah ratusan rekening tersebut merupakan rekening final atau antara,” ujarnya. Sebelumnya Billy menyatakan bahwa pada jaman Presiden Abdurrahman Wahid, dibuat peraturan yang menyatakan bahwa seluruh dana non-budgeter yang ada di tiap departemen harus dilaporkan ke BPK dan dimasukkan dalam Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Billy menduga masih banyak dana non-budgeter milik departemen dan badan usaha milik negara. Ini karena laporan Menteri Keuangan, berupa data ratusan rekening milik beberapa departemen dan BUMN, belum menggambarkan kondisi sebenarnya. "Yang di BI ratusan rekening, belum yang di bank lain," katanya. Sementara Anggota Pembina Auditama (Angbintama) BPK, Bambang Wahyudi, menyatakan bahwa BPK sendiri sebenarnya menemukan ratusan rekening tersebut secara tidak sengaja. BPK, menurut Billy, ketika itu sebenarnya sedang melakukan pemeriksaan terhadap Perhitungan Anggaran Negara (PAN) 2002. Pada saat memeriksa rekening Saldo Anggaran Lebih dan rekening Cadangan Anggaran Pembangunan, BPK menemukan jumlahnya tidak sesuai. Seharusnya, menurut perhitungan BPK saldo kedua rekening tersebut adalah sebesar Rp 37 triliun. Tetapi akibat ketidakakuratan penyajian, yang ditemukan jumlah totalnya hanya sekitar Rp 15 triliun. “Jadi masih kurang Rp 22 triliun. Lantas ditaruh dimana?” kata Bambang sambil mengangkat bahu. BPK kemudian mencoba memeriksa rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia. Tak dinyana malah kemudian menemukan 185 rekening Menteri Keuangan dengan saldo total mencapai Rp 53,7 triliun. “Itu merupakan rekening milik Menteri Keuangan sebagai Bendaharawan Umum Negara (BUN),” ujarnya. Adapun kekurangan dana dalam rekening Saldo Anggaran Lebih dan rekening Saldo Cadangan Anggaran Pembangunan, tetap tidak bisa dicarikan jawabannya. Bambang menduga kekurangan RP 22 triliun merupakan bagian dari saldo total Rp 53,7 triliun tersebut. “Tapi kita tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Tidak heran kalau kemudian BPK memberikan opini /disclaimer/ atau tidak dapat memberikan opini kepada Perhitungan Anggaran Negara (PAN) 2002,” katanya. Amal Ihsan — Tempo News Room [Edit] - [ Download Article ]