Pemerintah Daerah Diminta Tekan Penyalahgunaan BBM
Reporter
Editor
Selasa, 26 Juli 2011 12:05 WIB
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa meminta pemerintah daerah menekan terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Hatta, penyelewengan BBM bersubsidi memicu membengkaknya kuota BBM di masyarakat. "Karena yang paling besar itu penyalahgunaan," kata Hatta usai membuka Rapat Koordinasi Pangan Kadin, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2011.
Peran pemerintah daerah dan pusat dalam pengendalian penggunaan BBM, menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, bisa menekan kuota BBM bersubsidi. Pemerintah mengharapkan kuota bahan bakar minyak bersubsidi tahun 2012 tidak melebihi kuota tahun ini yang sebesar 40,4 juta kiloliter.
Di tingkat pemerintah pusat, melalui Instruksi Presiden, tengah digalakkan gerakan penghematan energi untuk semua lembaga dan kementerian dari tingkat pusat hingga ke daerah, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara. Kementerian Perekonomian bersama dengan Kementerian ESDM akan melakukan sosialisasi gerakan penghematan energi hingga ke tingkat daerah. "Panduannya sudah ada di Kementerian ESDM," tutur Hatta.
Pemerintah memperluas cakupan penghematan yang meliputi sektor energi, listrik, dan air. Menurut perhitungan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh, penghematan dari sektor listrik bisa mencapai Rp 2,3 triliun per tahunnya.
