TEMPO Interaktif, Jakarta - Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama pengendalian inflasi di daerah. Kerja sama ini dilakukan melalui Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono, Deputi Bidang Ekonomi Makro Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Mantik, dan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syamsul Arif Rivai.
Penandatanganan kerja sama pengendalian inflasi dilakukan pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di Hotel Santika Bogor, Jawa Barat, Kamis 14 Juli 2011.
"Tiga provinsi ini mempunyai peran yang cukup penting dalam mengendalikan inflasi secara nasional," kata Deputi Gubernur BI Hartadi dalam sambutannya usai penandatanganan.
Proses produksi dan distribusi di 3 provinsi ini akan mempengaruhi perekonomian di daerah-daerah lain di sekitarnya. "Produksi barang dan jasa di 3 provinsi ini punya peran yang strategis untuk proses produksi dan distribusi di daerah lain," kata Hartadi.
IQBAL MUHTAROM
Berita terkait
Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat
1 hari lalu
Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.
Baca SelengkapnyaMeski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit
1 hari lalu
PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.
Baca SelengkapnyaBRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay
2 hari lalu
Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.
Baca SelengkapnyaSuku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti
2 hari lalu
BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.
Baca SelengkapnyaKenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit
3 hari lalu
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.
Baca SelengkapnyaBI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit
3 hari lalu
BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Baca SelengkapnyaBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini
3 hari lalu
BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaBI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini
4 hari lalu
BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.
Baca SelengkapnyaEkonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025
6 hari lalu
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.
Baca SelengkapnyaZulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi
6 hari lalu
Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.
Baca Selengkapnya