TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah investor asing yang menanamkan modalnya di Batam mengeluhkan masalah perburuhan, misalnya mogok kerja yang belakangan banyak terjadi di Indonesia. Karena itu, mereka meminta pemerintah untuk merevisi Kepmenakertrans nomor 150/2000. Ketua Otorita Batam, Ismeth Abdullah, usai bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi, di Jakarta, Senin (2/12) mengatakan, kalangan pengusaha juga mempermasalahkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 150/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan, ganti rugi oleh perusahaan. Kendati demikian, kata Ismeth, hingga saat ini belum ada investor yang menarik modalnya dari Batam. Relokasi pabrik yang terjadi, justru dari luar negeri masuk ke Batam. “Bukan sebaliknya seperti Sony,” katanya. Menanggapi hal itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea menilai keliru para pengusaha yang menjadikan masalah perburuhan di nomor satu. “Masalah buruh itu di nomor sembilan,” ujarnya. Menurut Jacob, masalah utama investasi adalah stabilitas politik dan keamanan. Jacob mengaku, Kepmen tersebut memang banyak diributkan pengusaha. “nanti kita bicarakan,” katanya. Saat ini, katanya, dirinya telah memerintahkan Dirjen untuk mengundang tripartit, untuk membicarakan masalah Kepmen tersebut. Pemerintah, kata Jacob, pada prinsipnya tidak keberatan atas tuntutan pengusaha untuk merevisi kepmen tersebut. Tapi harus dilihat dulu mana yang perlu direvisi dan bagaimana perubahannya. Karena, bila hasil revisi justru banyak merugikan pekerja maka akan menimbulkan gejolak juga. “Saya sih mau saja, tapi kalau nanti buruh unjuk rasa bagaimana,” katanya. Saat ini, terdapat sekitar 531 perusahaan modal asing (PMA) di Batam. Jumlah itu naik lebih dari 100 persen dari tahun 2001 lalu yang hanya 250 PMA. Sebagian besar investor berasal dari negara-negara Asia, seperti Jepang, Korea, Hongkong, dan Singapura. Produk-produk yang dihasilkan antar alain elektronika, tekstil, dan chemical. Ismeth menambahkan, tahun ini tercatat 74 perusahaan asing yang masuk dengan nilai investasi mencapai US$ 175 juta. Angka tersebut melebihi target pemerintah setempat sebesar 70 PMA. Dari 531 perusahaan asing yang ada sekarang, mampu menyerap sekitar 170 ribu tenaga kerja sektor formal. Tahun depan, diprediksi akan terserap lagi sekitar 30 ribu tenaga kerja dari target 80 perusahaan asing yang akan masuk. Sedangkan tahun 2005 mendatang, pemerintah otorita Batam mentargetkan, jumlah PMA akan mencapai angka 800. Dengan banyaknya industri di Batam, Ismeth mengaku, banyak pula masalah yang muncul karena perbandingan dengan jumlah penduduk makin tidak seimbang. Ia menyebutkan masalah kekurangan air. Pemerintah, katanya, telah mengambil tindakan antisipatif dengan mencari sumber air baru. Sedangkan masalah listrik, menurut Ismeth, Batam memiliki pembangkit listrik sendiri. Sehingga tidak ada ketergantungan dengan daratan lain, seperti Riau. Saat ini, kapasitas listrik mencapai 300 Mega watt. Tahun depan akan dinaikkan menjadi 600 Mega watt. (Retno Sulistyowati --- Tempo News Room)