Pengalihan Saham West Madura Tanpa Sepengetahuan Pertamina

Reporter

Editor

Senin, 25 April 2011 16:12 WIB

Darwin Zahedy Saleh (tengah) dan Evita Legowo (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengalihan separuh saham milik kontraktor asing, Kodeco dan CNOOC di Blok West Madura ternyata tanpa melibatkan Pertamina selaku pemilik saham terbesar dalam pengelolaan blok tersebut.

"Dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Joint Operating Agreement (JOA) para operator," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, dalam diskusi soal Blok West Madura di Restoran Sari Kuring, Senin (25/4).

Sebenarnya, dalam Joint Operating Agreement section V pasal 1.2 d,e,f disebutkan bahwa Kodeco mempunyai hak menjual , mengalokasikan, dan mentransfer sahamnya kepada perusahaan terafiliasi (dengan Kodeco) atau perusahaan lain dengan syarat telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pertamina.

Tetapi ternyata Pertamina belum pernah dapat permohonan pengalihan saham tersebut apalagi memberikan persetujuan tertulis soal pengalihan tersebut."Oleh sebab itu pengalihan saham ini bertentangan dengan JOA , pihak Kementerian ESDM serta BPMigas bersama para kontraktor telah melanggarnya. Ini illegal," tegas dia.Menurut Marwan, dengan adanya bukti pelanggaran hukum tersebut maka pengalihan saham yang dilakukan oleh Kodeco dan CNOOC sebenarnya dapat dibatalkan demi hukum.

Oleh karenanya, Marwan meminta pemerintah terutama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BPMigas) untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengalihan saham tersebut."Apalagi pengalihan saham itu telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan BPMigas dalam bentuk surat tertulis," ujarnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (persero), Mochammad Harun, membenarkan pernyataan Marwan soal pemberitahuan dan permintaan persetujuan tertulis untuk pengalihan saham kontraktor."Memang belum ," katanya. Sikap pemerintah yang memberikan persetujuan pengalihan saham, tersebut memang cukup disesali oleh Pertamina selaku perusahaan minyak dan gas nasional.

Pasalnya, selama dua tahun terakhir Pertamina terus mengajukan permohonan untuk mengelola Blok West Madura tersebut secara penuh namun tidak pernah mendapat tanggapan dari pemerintah. Bukannya mengabulkan permohonan Pertamina, Pemerintah malah mengabulkan pengalihan saham Blok West Madura oleh Kodeco dan CNOOC kepada perusahaan lokal yaitu PT Sinergindo Citra Harapan dan Pure Link Investment Ltd yang bahkan belum diketahui rekam jejaknya.


GUSTIDHA BUDIARTIE

Advertising
Advertising

Berita terkait

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

24 hari lalu

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

BPH Migas menyebut ketahanan stok BBM (gasoline, kerosine, avtur) selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

47 hari lalu

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

47 hari lalu

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

26 Februari 2024

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah merevisi aturan penyaluran BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

11 Februari 2024

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

BPH Migas meminta Pertamina menyiapkan Kilang Cilacap mem-back-up pasokan BBM di tengah rencana shut down Kilang Balikpapan.

Baca Selengkapnya

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

28 Januari 2024

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas imbau badan usaha jaga stok BBM jenis Avtur atau Jet A-1.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

15 Januari 2024

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

Kementerian ESDM masih punya pekerjaan rumah alias PR untuk merealisasikan bahan bakar minyak atau BBM satu harga.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

13 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

BPH Migas memastikan pasokan energi yakni BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

9 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

Laporan Kepala BPH Migas terkait evaluasi pelaksanaan dan penutupan Posko Nataru 2023/2024 dalam sektor BBM.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

9 Januari 2024

BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

Laporan BPH Migas terkait pelaksanaan penyaluran dan pemantauan stok LPG saat periode Nataru 2023/2024.

Baca Selengkapnya