TEMPO Interaktif, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan baru beberapa daerah saja yang tingkat inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional. Karena itu, tim pengendali inflasi daerah (TPID) diharapkan lebih aktif mengambil perannya kali ini.
"Tentu ada beberapa daerah yang berhasil. Ada daerah yang kita perhatikan secara sistematis berada di bawah rata-rata nasional," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat memberikan keterangan pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/3).
Daerah-daerah itu antara lain tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan kawasan Timur Indonesia. Di Pulau Sumatera, Darmin menyebutkan Kota Pekanbaru, Lhokseumawe, dan Batam. "Batam ini harga-harganya tinggi, tapi inflasinya rendah," tutur Darmin.
Kemudian di Pulau Jawa, ada Kota Bandung, Depok, Bekasi, Surabaya, Sumenep, Jogja, dan Purwokerto. Di Kawasan Timur, ada Kota Jayapura. "Sedangkan inflasi Sampit dan Denpasar pas dengan rata-rata inflasi," ujar Darmin.
Darmin melanjutkan, sebenarnya, inflasi nasional bergerak menurun sejak 10-15 tahun lalu. Dibandingkan dengan pada masa Orde Baru yang mencapai dua digit, di era reformasi ini inflasi nasional berhasil diturunkan menjadi hingga 5-6 persen.
Namun, untuk mengatasi tingginya inflasi di daerah ini, Indonesia perlu berkaca dari Filipina sebagai sesama negara kepulauan. Filipina dalam 3-4 tahun ini dianggap mampu menurunkan inflasinya hingga 4 plus-minus satu persen.
Gagasan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah merupakan salah satu upaya menekan inflasi daerah. Karena kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, tidak cukup hanya mengedalikan inflasi. "Dari sini kita bertekad mengikutsertakan pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan otoritas," tutur Darmin.
Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Bank Indonesia, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan TPID mempunyai payung hukum untuk melaksanakan tugasnya. Dua nota kesepahaman ini menyangkut peran tim pengendali inflasi daerah dan rencana penyaluran kredit pertanian oleh perbankan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, peran pemerintah daerah dalam menekan inflasi daerah tidak bisa diabaikan sejak otonomi daerah diberlakukan pda 2005. Setelah ini bersama Bank Indonesia dan Menteri Perekonomian secara berkala tiga bulan sekali mengevaluasi kondisi inflasi di 68 kota dan langkah untuk mengendalikan inflasi.
Jika inflasi daerah terkait inflasi distribusi atau infrastruktur maka kewenangannya akan ditelusuri. Misal, kalau infratruktur ke Tanjung Priok jelek, "Kita tanya, ini jalan negara atau provinsi," kata Gamawan. Pngendalian inflasi lewat peran serta pemerintah daerah diharapkan secara sistematis menurunkan inflasi di provinsi sehingga berada di bawah rerata inflasi nasional.
FEBRIANA FIRDAUS
"Tentu ada beberapa daerah yang berhasil. Ada daerah yang kita perhatikan secara sistematis berada di bawah rata-rata nasional," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat memberikan keterangan pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/3).
Daerah-daerah itu antara lain tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan kawasan Timur Indonesia. Di Pulau Sumatera, Darmin menyebutkan Kota Pekanbaru, Lhokseumawe, dan Batam. "Batam ini harga-harganya tinggi, tapi inflasinya rendah," tutur Darmin.
Kemudian di Pulau Jawa, ada Kota Bandung, Depok, Bekasi, Surabaya, Sumenep, Jogja, dan Purwokerto. Di Kawasan Timur, ada Kota Jayapura. "Sedangkan inflasi Sampit dan Denpasar pas dengan rata-rata inflasi," ujar Darmin.
Darmin melanjutkan, sebenarnya, inflasi nasional bergerak menurun sejak 10-15 tahun lalu. Dibandingkan dengan pada masa Orde Baru yang mencapai dua digit, di era reformasi ini inflasi nasional berhasil diturunkan menjadi hingga 5-6 persen.
Namun, untuk mengatasi tingginya inflasi di daerah ini, Indonesia perlu berkaca dari Filipina sebagai sesama negara kepulauan. Filipina dalam 3-4 tahun ini dianggap mampu menurunkan inflasinya hingga 4 plus-minus satu persen.
Gagasan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah merupakan salah satu upaya menekan inflasi daerah. Karena kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, tidak cukup hanya mengedalikan inflasi. "Dari sini kita bertekad mengikutsertakan pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan otoritas," tutur Darmin.
Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Bank Indonesia, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan TPID mempunyai payung hukum untuk melaksanakan tugasnya. Dua nota kesepahaman ini menyangkut peran tim pengendali inflasi daerah dan rencana penyaluran kredit pertanian oleh perbankan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, peran pemerintah daerah dalam menekan inflasi daerah tidak bisa diabaikan sejak otonomi daerah diberlakukan pda 2005. Setelah ini bersama Bank Indonesia dan Menteri Perekonomian secara berkala tiga bulan sekali mengevaluasi kondisi inflasi di 68 kota dan langkah untuk mengendalikan inflasi.
Jika inflasi daerah terkait inflasi distribusi atau infrastruktur maka kewenangannya akan ditelusuri. Misal, kalau infratruktur ke Tanjung Priok jelek, "Kita tanya, ini jalan negara atau provinsi," kata Gamawan. Pngendalian inflasi lewat peran serta pemerintah daerah diharapkan secara sistematis menurunkan inflasi di provinsi sehingga berada di bawah rerata inflasi nasional.
FEBRIANA FIRDAUS
