Menteri Keuangan Sambut Baik Pengumuman Fitch Rating  

Reporter

Editor

Jumat, 25 Februari 2011 15:54 WIB

Agus Martowardojo. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menyambut baik keputusan Fitch rating yang menaikkan rating Indonesia dari outlokk stabil menjadi positif. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan kenaikan rating tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin baik.

Dampak positifnya diharapkan akan meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan dunia usaha. Dengan perubahan ini, negara yang selama ini enggan melakukan investasi akan berputar haluan dan menanamkan investasi di Indonesia. Hanya saja, Agus berharap investasi itu ditanam ke sektor riil yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dampak pemringkatan positif akan membuat arus modal masuk semakin deras. Karena itu, pemerintah berupaya menyaring agar modal yang datang tak mandeg dalam investasi bentuk protofolio. "Idealnya investasi masuk sebagai penanaman modal lansung di sektor riil," kata Agus.

Sepanjang 2010 lalu aliran dana asing yang menyerbu pasar negara berkembang mencapai US$ 800 milyar. Angka itu diprediksi akan meningkat hingga US$ 900 miliar tahun ini. "Makanya kita perlu mengelola dengan baik ekonomi indonesia supaya tidak terjadi pembalikan yang akan membahayakan Indonesia," terang Agus.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat keuangan internasional Fitch Rating mengumumkan merevisi peringkat utang Indonesia pada rating 'BB+' dengan outlook positif. Dalam siaran persnya, Fitch menyatakan faktor kunci yang mendukung revisi outlook adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, jauh di atas rentang median 'BB' maupun median 'BBB'.

Fitch menilia pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak diikuti oleh tekanan ketidakseimbangan pada posisi eksternal Indonesia, di mana pertumbuhan tingkat tabungan domestik sejalan dengan pertumbuhan investasi.

Selain itu kinerja Neraca Pembayaran Indonesia khususnya Neraca Berjalan juga selalu terjaga sejak tahun 1998. Bahkan penguatan cadangan devisa mencapai US$ 96,2 miliar, setara 7 bulan impor dan pembayaran utang, menjadi faktor penting yang mendukung profil utang Indonesia.

IRA GUSLINA

Berita terkait

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

22 jam lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

5 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

6 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

7 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

8 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

27 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

28 hari lalu

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

38 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

47 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

50 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya