Direktur Penyidikan Pajak Pontas Pane Digeser

Reporter

Editor

Jumat, 25 Februari 2011 14:58 WIB

Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta -- Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak. Setelah sebelumnya beberapa eselon II diganti bersamaan dengan masuknya Fuad Rahmany sebagai direktur jenderal pajak.

Rencananya penggantian ini akan dilakukan Agus Marto pada hari ini (25/2). Dua direktur kabarnya akan diganti, Direktur Intelijen dan Penyidikan Pontas Pane dan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Wahyu Tumakaka.

Sumber Tempo menyebutkan Pontas Pane akan diganti oleh Agus Hudiono yang saat ini menjabat Kapala Kantor Wilayah Pajak Kalimantan Timur. Pontas selanjutnya akan menjabat sebagai tenaga pengkaji.

Sedangkan Wahu Tumakaka akan menjabat Direktur Transformasi Bisnis yang ditinggalkan oleh Robert Pakpahan, yang kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Penerimaan Negara. Sedangkan Wahyu akan diganti oleh Bambang Trimuljanto yang sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Jakarta Timur.

Saat posisinya sebagai Direktur Intelijen Dan Penyidikan, Pontas berhasil membongkar mega skandal pajak Asian Agri yang diduga merugikan negara Rp 1,3 triliun. Tiga tersangka ditetapkan namun hingga saat ini beberapa berkas pemeriksaan masih bolak-balik antara Kejaksaan Agung dan penyidik pajak.

IQBAL MUHTAROM

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

13 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

43 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

46 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

54 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya