TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyayangkan rencana maskapai PT Lion Mentari Airlines untuk memindahkan investasi ke Malaysia. Rencana tersebut diungkapkan Presiden Direktur Lion Air Rusdi Kirana akhir pekan lalu. "Kami sangat menyayangkan hal ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Bambang S. Ervan di Jakarta, Senin (14/2).
Dia mengatakan, rencana tersebut malah bertolak belakang dengan program pemerintah yang ingin mengundang para investor luar negeri masuk ke Indonesia. "Yang jelas, sangat merugikan dari sisi devisa negara," katanya.
Investasi ke Malaysia direncanakan karena pembangunan hangar senilai US$ 10 juta di Manado, Sulawesi Utara, yang tidak jadi diteruskan. Padahal, Menteri Perhubungan Freddy Numberi telah meresmikan pembangunan hangar Lion Air tersebut.
Presiden Direktur Lion Air Rusdi Kirana, pada mingu lalu, mengatakan hal ini disebabkan permintaan PT Angkasa Pura I sebagai pepengelola areal Bandar Udara Sam Ratulangi meminta bagian sebesar 51 persen saham.
Lion Air keberatan dengan permintaan Angkasa Pura I karena telah melakukan pembebasan tanah senilai Rp 7 miliar. Untuk itu, Lion Air sedang melakukan penjajakan dengan kawasan penerbangan di Subang, Johor Bahru, Malaysia, untuk menyewa lahan di sana dengan kontrak 10 tahun.
Malaysia telah menyiapkan tanah seluas 2,6 hektare untukdisewakan kepada Lion Air dengan tarif US$ 3.600 per bulan.
Bambang mengatakan, Lion Air tak perlu memindahkan investasinya ke luar negeri. Sebab, kementerian akan membantu untuk menawarkan lokasi di bandar udara Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan.
Sedangkan Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Yurlis Hasibuan mendukung Lion Air untuk membangun hangar di Palangkaraya, Kalimantan Selatan. "Dengan itu, Palangkaraya bisa dihidupkan dengan berdatangannya pesawat-pesawat Lion Air. Lapangan kerja baru juga dapat tercipta di sana," jelasnya.
Menurut Yurlis, bandara yang berada di Palangkaraya, Cilik Riwut, masih dioperasikan oleh UPT Kementerian Perhubungan. Jika Lion Air ingin membangun di sana, kata dia, itu telah mendapat dukungan dari pihak terkait.
SUTJI DECILYA
Dia mengatakan, rencana tersebut malah bertolak belakang dengan program pemerintah yang ingin mengundang para investor luar negeri masuk ke Indonesia. "Yang jelas, sangat merugikan dari sisi devisa negara," katanya.
Investasi ke Malaysia direncanakan karena pembangunan hangar senilai US$ 10 juta di Manado, Sulawesi Utara, yang tidak jadi diteruskan. Padahal, Menteri Perhubungan Freddy Numberi telah meresmikan pembangunan hangar Lion Air tersebut.
Presiden Direktur Lion Air Rusdi Kirana, pada mingu lalu, mengatakan hal ini disebabkan permintaan PT Angkasa Pura I sebagai pepengelola areal Bandar Udara Sam Ratulangi meminta bagian sebesar 51 persen saham.
Lion Air keberatan dengan permintaan Angkasa Pura I karena telah melakukan pembebasan tanah senilai Rp 7 miliar. Untuk itu, Lion Air sedang melakukan penjajakan dengan kawasan penerbangan di Subang, Johor Bahru, Malaysia, untuk menyewa lahan di sana dengan kontrak 10 tahun.
Malaysia telah menyiapkan tanah seluas 2,6 hektare untukdisewakan kepada Lion Air dengan tarif US$ 3.600 per bulan.
Bambang mengatakan, Lion Air tak perlu memindahkan investasinya ke luar negeri. Sebab, kementerian akan membantu untuk menawarkan lokasi di bandar udara Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan.
Sedangkan Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Yurlis Hasibuan mendukung Lion Air untuk membangun hangar di Palangkaraya, Kalimantan Selatan. "Dengan itu, Palangkaraya bisa dihidupkan dengan berdatangannya pesawat-pesawat Lion Air. Lapangan kerja baru juga dapat tercipta di sana," jelasnya.
Menurut Yurlis, bandara yang berada di Palangkaraya, Cilik Riwut, masih dioperasikan oleh UPT Kementerian Perhubungan. Jika Lion Air ingin membangun di sana, kata dia, itu telah mendapat dukungan dari pihak terkait.
SUTJI DECILYA
