TEMPO Interaktif, Jakarta: Pejabat di Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Luar Negeri (PPTKLN) rawan melakukan pemungutan uang terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Direktorat ini merupakan bagian yang mengurus TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea menghimbau agar pejabat di Direktorat PPTKLN selalu diawasi agar tidak memeras para buruh migran. "Daerah itu rawan untuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Sangat menakutkan karena terjadi peras memeras," katanya seusai melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Depnakertrans di Jakarta, Rabu (19/11). Jacob menghimbau agar pengawasan ditingkatkan. Pengawasan dalam lingkungan Depnakertrans merupakan kunci keberhasilan dalam mengurusi TKI. Sampai saat ini masalah TKI masih merupakan masalah yang rumit dan belum dapat teratasi. Hari ini, Jacob Nuwa Wea melaksanakan reorganisasi atas dua pejabat eselon II dan 185 pejabat eselon III. Perpindahan jabatan ditujukan untuk penyegaran organisasi. Selain itu juga untuk mencegah pejabat-pejabat yang melakukan KKN. Jacob mengharapkan agar pejabat yang baru hendaknya melakukan metode menjemput bola. Hal ini berarti pajabat jangan hanya bersikap menunggu laporan dari pihak yang berkompeten. Saat ini, masih ada kesenjangan lebar antara bertambahnya jumlah angkatan peluang kerja baru dan peluang yang tersedia. Padahal, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 3-4 persen pertahun, pasar kerja mampu menyerap sekitar 1-3 juta orang. Muara dari masalah tenaga kerja adalah bertambahnya jumlah penganggur dan setengah penganggur. Agriceli - Tempo News Room