TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sepakat menjaga stabilitas pasar surat berharga negara bila sewaktu-waktu terjadi krisis. Pada saat terjadi krisis, Kementerian BUMN akan diminta membeli surat utang negara yang harganya jatuh akibat tekanan krisis.
“Kementerian BUMN akan secara riil menjaga stabilisasi dengan melakukan buyback atau pembelian kembali,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (18/1)
Pemerintah berharap dengan Kementerian BUMN sebagai pembeli siaga surat utang negara akan memberi sinyal ke pasar mengenai sikap pemerintah. Karena dalam situasi krisis pelaku pasar menunggu apa yang dilakukan pemerintah sebagai otoritas. “Intinya BUMN sebagai pemimpin dalam situasi krisis,” kata Rahmat.
Rahmat mengatakan pemerintah sudah mempunyai protokol untuk menentukan kapan krisis benar-benar terjadi. “Kalau memang situasinya cenderung ke krisis, pemerintah akan melakukan crisis management protokol dan ada tahapan waspada, siaga, dan krisis,” katanya.
Menurut Rahmat, misalnya situasi sudah masuk tahapan krisis, Kementerian Keuangan akan memberitahu Kementerian BUMN untuk meminta BUMN membeli surat berharga negara. Dia mengatakan langkah koordinasi akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam.
Langkah pembelian surat berharga negara pada saat krisis ini selain untuk menjaga stabilitas pasar surat utang, juga merupakan bentuk investasi BUMN pada saat harga surat berharga negara murah sehingga bisa memberikan capital gain.
Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Perbankan Parikesit Suprapto mengatakan sejumlah BUMN asuransi, perbankan dan sektor jasa keuangan disiapkan sebagai pembeli siaga. Ada empat bank BUMN, tujuh BUMN asuransi, dan Jamkrindo yang tergolong jasa keuangan nonbank. BUMN sekuritas akan bertindak sebagai pengatur pembelian.
Menurut Parikesit langkah pembelian surat utang tersebut sebagai antisipasi krisis ini bermula dari Kementerian Keuangan kemudian ke Kementerian BUMN lalu ke sekuritas yang kemudian melakukan koordinasi di antara perusahaan pelat merah.
IQBAL MUHTAROM
“Kementerian BUMN akan secara riil menjaga stabilisasi dengan melakukan buyback atau pembelian kembali,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (18/1)
Pemerintah berharap dengan Kementerian BUMN sebagai pembeli siaga surat utang negara akan memberi sinyal ke pasar mengenai sikap pemerintah. Karena dalam situasi krisis pelaku pasar menunggu apa yang dilakukan pemerintah sebagai otoritas. “Intinya BUMN sebagai pemimpin dalam situasi krisis,” kata Rahmat.
Rahmat mengatakan pemerintah sudah mempunyai protokol untuk menentukan kapan krisis benar-benar terjadi. “Kalau memang situasinya cenderung ke krisis, pemerintah akan melakukan crisis management protokol dan ada tahapan waspada, siaga, dan krisis,” katanya.
Menurut Rahmat, misalnya situasi sudah masuk tahapan krisis, Kementerian Keuangan akan memberitahu Kementerian BUMN untuk meminta BUMN membeli surat berharga negara. Dia mengatakan langkah koordinasi akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam.
Langkah pembelian surat berharga negara pada saat krisis ini selain untuk menjaga stabilitas pasar surat utang, juga merupakan bentuk investasi BUMN pada saat harga surat berharga negara murah sehingga bisa memberikan capital gain.
Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Perbankan Parikesit Suprapto mengatakan sejumlah BUMN asuransi, perbankan dan sektor jasa keuangan disiapkan sebagai pembeli siaga. Ada empat bank BUMN, tujuh BUMN asuransi, dan Jamkrindo yang tergolong jasa keuangan nonbank. BUMN sekuritas akan bertindak sebagai pengatur pembelian.
Menurut Parikesit langkah pembelian surat utang tersebut sebagai antisipasi krisis ini bermula dari Kementerian Keuangan kemudian ke Kementerian BUMN lalu ke sekuritas yang kemudian melakukan koordinasi di antara perusahaan pelat merah.
IQBAL MUHTAROM
