TEMPO Interaktif, Jakarta -Rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi tak bisa ditawar lagi. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan hingga saat ini pemerintah masih berpatokan pada rencana pembatasan BBM yang dilakukan pada April nanti."Pembicaraan dengan DPR kondisinya seperti itu, nanti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan menyampaikan ke Komisi VII DPR," katanya.

Padahal harga pertamax terus melambung. Sejak 15 Januari lalu, pemerintah menerapkan harga baru yaitu Rp 7.850 per liter. Angka ini naik Rp 350 dari harga sebelumnya yaitu Rp 7.500 per liter. BBM untuk jenis Pertamax Plus juga mengalami kenaikan sebesar Rp 200 dari harga sebelumnya Rp 7.900 per liter, kini menjadi Rp 8.100 per liternya.

Menurut Hatta, pemerintah akan menyampaikan kepada DPR bahwa rencana pembatasan BBM akan dilakukan pada bulan April. "Nanti disepakati seperti itu," katanya. Pemerintah akan menjelaskan kepada DPR tentang dampak sosial ekonomi dari rencana pembatasan BBM bersubsidi. Rencananya, kata Hatta, pertemuan pemerintah dan Komisi Energi DPR akan dijadwalkan pada Februari bulan depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan pemerintah belum berencana mempercepat jadwal pembatasan premium bersubsidi.

Darwin mengatakan pemerintah saat ini masih membahas aspek operasional dan pengawasan dari opsi pembatasan BBM subsidi. Kebijakan ini, kata dia untuk menjaga agar BBM bersubsidi memang benar-benar untuk golongan masyarakat tidak mampu. "Mestinya golongan yang mampu malu kalau beli BBM bersubsidi," katanya.

Pemerintah juga menegaskan tidak akan menaikan harga premium menyusul melonjaknya harga minyak dunia. Sebagai gantinya, pemerintah konsisten melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

IQBAL MUHTAROM