TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengindikasikan rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menunggu kesiapan pemerintah yang akan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadwal pembatasan masih tentatif. "Kami sepakat April tapi nanti dihitung distorsi di lapangan," ujar Hatta di kantornya, Selasa (4/1).

Dalam pertemuan dengan DPR Maret nanti, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Zahedi Saleh akan menjelaskan kesiapan pemerintah menghadapi pembatasan. Beberapa bahan yang akan disajikan kepada DPR antara lain dari sisi sosial dan ekonomi. Pembatasan, kata Hatta, baru bisa berjalan jika kajian ini lengkap dan diterima DPR. "Dilihat kesiapan dari grup-grup (kelompok kerja) yang disiapkan Menteri ESDM," katanya.

Adapun mengenai tawaran PT Pertamina agar pemerintah menyediakan opsi premium nonsubsidi yang diajukan hari ini, Hatta mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum baca jadi belum bisa berkomentar."

Pembatasan BBM berubsidi akan dilakukan pemerintah pada akhir kuartal pertama tahun ini. Beleid ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 yang meminta pemberian subsidi secara tepat sasaran. Menurut pemerintah pembatasan BBM bersubsidi bukan saja untuk mengurangi beban fiskal namun juga untuk memenuhi azas keadilan di masyarakat.

ANTON WILLIAM