TEMPO Interaktif, Jimbaran -Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak bisa dilepaskan dari pengawasan sektor keuangan, karena menjaga stabilitas sektor keuangan sudah menjadi mandat seperti di semua negara. Tugas mengawasi dan menjamin stabilitas keuangan sangat dekat dengan peran menjaga stabilitas moneter.
Menurut Halim, jika terjadi gangguan sektor keuangan, bisa dipastikan bakal berdampak langsung terhadap sektor moneter. Dampak itu tidak bisa dirasakan dalam hitungan hari atau bulan, tapi dalam hitungan detik. Tugas pengawasan, kata dia, bisa optimal kalau bank sentral bisa memantau sektor keuangan detik per detik.
Peran bank sentral mengawasi sektor keuangan juga ditegaskan oleh mantan gubernur bank sentral Thailand, Tarisa Watanagase, dan deputi bank sentral Filipina, Nestor A. Espenilla. Keduanya berada satu forum dengan Halim dalam South East Asian Central Banks di Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali. Menurut keduanya, tugas menjaga stabilitas sektor keuangan merupakan tugas bank sentral di pelbagai negara.
Sikap Bank Indonesia soal pengawasan ini berkaitan dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang ditargetkan rampung akhir tahun ini seperti tertuang dalam undang-undang. Tapi pembahasan Rancangan Undang-Undang OJK masih buntu. "Macet di pembahasan tentang Dewan Komisioner," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Aziz.
Menurut Harry, sebagian anggota DPR tidak setuju terhadap usul pemerintah, yang menempatkan dua anggota komisioner berasal dari ex-officio Bank Indonesia dan pemerintah. Sebab, keberadaan pejabat ini tidak sesuai dengan prinsip independensi OJK dan bisa memicu konflik kepentingan jika mereka
masuk dalam Komisioner OJK. Tapi pemerintah tetap pada pendiriannya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah tetap meminta agar anggota Dewan Komisioner OJK dipilih Presiden dan dimintakan konfirmasi ke DPR. Konfirmasi ini untuk mengetahui tentang perilaku, rekam jejak, integritas, dan moral calon anggota Komisioner.
Menurut Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang OJK Nusron Wahid, Dewan Komisioner harus terbentuk enam bulan setelah rancangan menjadi undang-undang. Otoritas yang bakal dibentuk mirip model OJK di Korea Selatan karena sejarah pembentukan keduanya punya kesamaan.
Iqbal Muhtarom | Famega Syavira
