TEMPO Interaktif, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pembengkakan biaya konstruksi jembatan Selat Sunda lebih disebabkan oleh biaya uang (cost of money). Pembengkakan dari sekitar Rp 100 triliun menjadi Rp 250 triliun.

Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, biaya konstruksi masih dalam kisaran penghitungan pemerintah. "Jika jembatan tersebut dilengkapi dengan rel kereta api bisa mencapai Rp 150 triliun. Jika hanya jembatan saja maka biayanya hanya Rp 100 triliun," ujar Hermanto, Selasa (16/11).

Pembengkakan biaya estimasi pembangunan proyek besar tersebut, kata dia, lebih disebabkan oleh biaya tambahan yag timbul akibat adanya tata cara perubahan pembayaran. "Memang mesti dibedakan antara biaya proyek dengan biaya investasi," tutur dia.

Dalam proyek jembatan Selata Sunda ini, kata Hermanto, pemerintah menghendaki pembagian lebih besar dari pihak swasta. Sedangkan pemerintah hanya dapat berkontribusi 33 hingga 40 persen dari nilai proyek tersebut.

"Kami mengharapkan pelibatan pihak swasta lebih banyak, agar dapat mengurangi beban investasi pada APBN," ujar dia.

Hermanto menjelaskan, jembatan Selat Sunda akan mulai dibangun pada awal 2014. Sebelumnya juga akan dilakukan pengkajian detail engineering design yang melibatkan sejumlah pakar dan ahli jembatan di Indonesia.

Pengkajian diharapkan dapat mengetahui karakter geografis karena mengingat pembangunan jembatan tersebut menggunakan konstruksi suspensi.

"Ini berbeda dengan jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang menggunakan konstruksi kabel data-style," katanya.

Dengan konstruksi suspensi, kata dia, ketinggian jembatan diperkirakan dapat mencapai 80 meter di atas permukaan laut. Sehingga, dapat memenuhi aspek teknis di laut, tingkat keamanan, serta rute mana yang paling tepat digunakan berdasarkan kondisi geografis bawah laut.

Pemerintah pun saat ini tengah mempersiapkan serta mempelajari kecepatan angin, kondisi palung kecil dan besar, serta mempertimbangkan jarak dengan pulau terdekat. "Ini agar dapat menentukan titik jembatan yang paling tepat."

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto, adanya biaya uang karena memperhitungkan lamanya proyek tersebut akan dijalankan. "Proyek itu bisa 8 hingga 10 tahun," kata dia.

SUTJI DECILYA